BOGOR.POJOKSATU.id - Rencana pembangunan jalur khusus tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor dipastikan belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih menunda proyek tersebut sambil melakukan kajian menyeluruh terkait dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan jalur tambang tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, hingga masa depan ekonomi masyarakat sekitar.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Proyek ini tidak boleh gegabah. Harus dilihat dulu keberlanjutan tambangnya, dampak sosialnya, termasuk risiko lingkungannya dalam jangka panjang,” ujar Dedi Mulyadi.
Saat ini Pemprov Jabar tengah mengkaji berbagai aspek penting sebelum mengambil keputusan akhir terkait pembangunan jalur tambang tersebut.
Mulai dari ketersediaan cadangan tambang, masa operasional tambang, hingga relevansi pembangunan jalur itu di masa depan.
Selain persoalan teknis, pemerintah juga mulai memikirkan kehidupan masyarakat ketika aktivitas tambang nantinya berhenti beroperasi.
“Kita juga harus memikirkan masyarakat setelah tambang selesai. Jangan sampai masyarakat hanya bergantung pada tambang tanpa ada alternatif ekonomi lain,” kata Dedi.
Karena itu, pemerintah mulai membuka pembahasan mengenai peluang kerja baru, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga pemanfaatan kawasan pascatambang agar tetap produktif setelah aktivitas tambang berakhir.
Tak hanya itu, KDM juga melemparkan wacana agar sebagian besar pajak tambang dikembalikan langsung ke desa-desa terdampak.
Ia mengusulkan sekitar 70 persen pajak dari aktivitas pertambangan bisa dialokasikan kembali untuk pembangunan wilayah sekitar tambang agar masyarakat merasakan manfaat yang lebih adil.
“Kalau daerahnya menanggung dampak tambang, maka masyarakat sekitar juga harus mendapatkan manfaat yang besar dari aktivitas itu,” tegasnya.
Wacana tersebut mendapat perhatian masyarakat karena selama ini wilayah sekitar tambang sering menghadapi persoalan jalan rusak, debu, hingga aktivitas kendaraan berat yang mengganggu kehidupan warga sehari-hari.
Di sisi lain, sebagian masyarakat berharap pembangunan jalur tambang tetap bisa direalisasikan ke depan untuk mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan akibat lalu lalang truk tambang di jalur umum.
Namun untuk saat ini, Pemprov Jawa Barat memastikan seluruh keputusan akan didasarkan pada kajian matang agar pembangunan tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi sesaat, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. ***
