BOGOR.POJOKSATU.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas pertambangan yang kian marak di sejumlah wilayah Jawa Barat, terutama di kawasan pinggiran seperti wilayah barat Kabupaten Bogor.
Dalam sebuah forum resmi yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, Dedi menyatakan bahwa pertambangan selama ini tidak membawa dampak positif yang nyata bagi pembangunan daerah.
Menurut Dedi, alih-alih memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, aktivitas pertambangan justru meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang serius dan memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar.
“Pertambangan tidak membuat Jawa Barat lebih maju. Yang ada justru lingkungan hancur dan rakyat semakin miskin,” tegasnya dalam pernyataan yang menggugah perhatian banyak pihak.
Kritik ini muncul di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terhadap berbagai dampak buruk pertambangan.
Di kawasan Rumpin hingga Parungpanjang, misalnya, warga mengeluhkan jalan rusak parah akibat lalu-lalang truk tambang bermuatan berat, serta polusi debu yang mengganggu kesehatan dan menurunkan kualitas hidup sehari-hari.
Gubernur Dedi juga menyoroti bagaimana kepentingan pemodal tambang kerap mengabaikan aspek sosial dan ekologis.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak tunduk pada tekanan pemilik modal, apalagi jika hal itu mengorbankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan pemerintah daerah dikuasai oleh kepentingan pemodal tambang, sementara rakyat kita terus dirugikan,” tambahnya.
Pernyataan ini menandai sikap tegas Dedi Mulyadi dalam memperjuangkan tata kelola sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
Ia menekankan perlunya kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta menjamin bahwa keuntungan dari kekayaan alam benar-benar dirasakan oleh warga, bukan hanya oleh segelintir pihak.
Dengan sikap kritis tersebut, Dedi Mulyadi kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih adil, sehat secara lingkungan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. ***
