POJOKBOGOR.id – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bogor tidak semata-mata berkaitan dengan perbaikan permukaan jalan.
Bagi Bupati Bogor Rudy Susmanto, keberadaan jaringan jalan menjadi salah satu fondasi penting untuk memperlancar akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi hingga berbagai wilayah lainnya.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat pembangunan dan peningkatan jalan mencapai sekitar 516,83 kilometer, mencakup ruas jalan kabupaten maupun jalan desa.
Meski demikian, capaian tersebut belum berarti seluruh persoalan infrastruktur jalan telah terselesaikan. Masih terdapat sejumlah ruas yang membutuhkan perbaikan dan penanganan secara bertahap.
Baca Juga: Ada Beras 30 Kg dan BPJS Gratis, Ini 2 Bansos Non Tunai yang Dinanti KPM September 2026
Karena itu, pembangunan jalan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari dua sisi sekaligus, yakni progres yang sudah dicapai dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.
Rudy sebut jalan sebagai nadi pembangunan
Rudy menggunakan analogi tubuh manusia untuk menjelaskan pentingnya jaringan jalan dalam pembangunan wilayah.
“Kalau mau membangun wilayah, yang dibangun pertama apa? Ibarat sebuah tubuh, urat nadinya bangunlah dulu. Urat nadi itu apa? Jaringan jalan. Konektivitas antarwilayah, sehingga ke depan pemerataan pembangunan akan dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat,” jelas Rudy.
Menurutnya, akses jalan yang memadai memiliki efek berantai terhadap kehidupan masyarakat.
Jalan yang lebih baik dapat mempermudah warga menuju sekolah, rumah sakit atau fasilitas kesehatan, tempat bekerja, pasar dan pusat kegiatan ekonomi.
Baca Juga: Daftar Bansos Daerah dan Pendidikan September 2026, PIP hingga PKH Plus Jatim Kembali Dinanti
Terlebih Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas. Tanpa konektivitas yang memadai, pembangunan berisiko lebih terkonsentrasi di kawasan tertentu.
516,83 kilometer menjadi bagian dari progres
Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat sekitar 516,83 kilometer jalan kabupaten dan jalan desa telah dibangun atau ditingkatkan sepanjang 2025.
Penanganan tersebut mencakup sejumlah wilayah, mulai dari Bogor Barat hingga Bogor Timur.
Beberapa ruas yang masuk dalam pembangunan antara lain Jalan Sukamakmur–Arca, Jalan Puncak Dua Sukawangi, Jalan Lingkar Singajaya–Cibodas, Jalan Cibucil Sukamaju, Jalan Poj Perum Asabri Jonggol hingga ruas jalan di Malasari, Kecamatan Nanggung.
Selain jalan, pemerintah juga mencatat pembangunan sekitar 499 meter jembatan dan 20 kilometer drainase.
Baca Juga: Letusan Gunung Anak Krakatau Buat Rumah Warga Banten Bergetar Dari Pagi Hingga Siang
Dukungan terhadap kebutuhan dasar juga dilakukan melalui pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk 2.631 rumah di 59 desa yang berada di 25 kecamatan.
Namun, deretan angka tersebut masih merupakan bagian dari proses pembangunan yang lebih panjang.
Rudy mengakui kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Bogor masih sangat besar.
“Hal itu pun kita belum bisa membahagiakan semua pihak. Penduduk kita jumlah cukup banyak, wilayah kita sangat luas,” kata Rudy.
Pekerjaan rumah belum selesai
Dengan kebutuhan yang masih besar, pemerintah daerah tidak berhenti pada capaian pembangunan 2025.
Rudy sebelumnya menargetkan persoalan jalan rusak dan sekolah rusak dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2027–2028.
Target tersebut menunjukkan bahwa 516 kilometer jalan yang telah ditangani harus dipahami sebagai progres, bukan tanda bahwa seluruh kebutuhan infrastruktur telah terpenuhi.
Masih ada ruas yang harus masuk dalam prioritas berdasarkan kondisi jalan dan tingkat kebutuhannya.
Baca Juga: Bogor Hingga Bandung Diguncang Suara Dentuman Keras, Apa yang Terjadi Sebenarnya?
Karena itu, tantangan pemerintah ke depan bukan sekadar menambah panjang jalan yang dibangun.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan jalan yang diperbaiki benar-benar menjawab kebutuhan warga serta memiliki kualitas yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Jalan juga diharapkan menggerakkan ekonomi
Pembangunan konektivitas dinilai memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.
Ketika akses transportasi terbuka, distribusi barang dan jasa menjadi lebih mudah. Aktivitas masyarakat, perdagangan hingga potensi wisata juga dapat berkembang.
Salah satu contohnya terlihat dari pembangunan jalan baru di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, sepanjang sekitar 20 kilometer.
Ruas tersebut diarahkan untuk membuka akses sekaligus memperkuat konektivitas menuju wilayah Sukabumi dan Lebak, Banten.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT September 2026 Jadi Sorotan, KPM Berpeluang Terima Rp600 Ribu hingga Rp1,2 Juta
Rudy mengatakan manfaat pembangunan jalan tidak berhenti pada fungsi transportasi.
“Kita membangun jalan baru sepanjang kurang lebih 20 kilometer untuk membuka sebuah akses. Membuka akses jalan bukan hanya membangun sebuah jalan. Ketika jalannya sudah dibangun, secara tidak langsung kita menghidupkan geliat ekonomi di wilayah sekitar,” katanya.
Konsep tersebut menempatkan jalan bukan hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai sarana membuka peluang ekonomi baru.
Perbaikan juga berdasarkan kebutuhan warga
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor tidak semuanya berupa proyek berskala besar.
Sejumlah perbaikan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan masyarakat terhadap kondisi jalan yang rusak.
Persoalan tersebut biasanya dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Jalan yang rusak dapat memperpanjang waktu tempuh, meningkatkan biaya perjalanan, menghambat distribusi hasil pertanian atau perdagangan, bahkan menyulitkan warga mencapai sekolah dan fasilitas kesehatan.
Karena itu, keberhasilan pembangunan jalan tidak cukup dilihat dari jumlah kilometer yang telah selesai.
Dampak yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran yang jauh lebih konkret.
Warga masih menunggu hasil di lapangan
Angka 516,83 kilometer tentu menunjukkan adanya pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah.
Namun bagi masyarakat, pertanyaan paling sederhana tetap berada di tingkat jalan yang mereka gunakan setiap hari.
Apakah jalan menuju rumah sudah diperbaiki? Apakah akses menuju sekolah dan puskesmas semakin mudah? Apakah perjalanan menjadi lebih cepat dan biaya transportasi berkurang?
Jawaban atas pertanyaan tersebut yang pada akhirnya menentukan apakah pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat.
Tantangannya tidak ringan karena Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan.
Dengan cakupan wilayah tersebut, kebutuhan pembangunan jalan tentu tidak dapat diselesaikan sekaligus.
Karena itu, target 2027–2028 akan menjadi tahap penting untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyelesaikan ruas yang masih bermasalah.
Jalan yang telah dibangun merupakan progres, sedangkan ruas yang masih rusak adalah pekerjaan rumah. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh seberapa jauh konektivitas tersebut benar-benar memperbaiki mobilitas dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor.
