BOGOR.POJOKSATU.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono tengah menjadi perhatian publik usai menyampaikan pernyataan yang cukup kontroversial mengenai kemiskinan di Indonesia.
Dalam kunjungannya ke SD Swasta Kresna, Cililitan, Jakarta Timur, Agus mengungkapkan bahwa data menunjukkan keterkaitan kuat antara kondisi ekonomi orang tua dan masa depan anak-anak mereka, terutama dalam hal kemiskinan.
Menurut Agus, sebanyak 64,46 persen anak dari keluarga miskin diprediksi akan mengalami kondisi serupa di masa depan.
Hal ini, katanya, bukan berdasarkan anggapan atau pandangan pesimis, melainkan bersumber dari data konkret yang dimiliki Kementerian Sosial.
“Bukan soal takdir, tapi berdasarkan data yang ada, jika orang tuanya hidup dalam kemiskinan, maka 64,46 persen kemungkinan anaknya juga akan miskin,” jelasnya.
Agus juga menyoroti bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat lingkaran kemiskinan tersebut.
Ia menyebutkan bahwa sekitar 74,51 persen masyarakat miskin di Indonesia hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD).
Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar dalam upaya mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan.
“Pendidikan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data kami menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin hanya berpendidikan hingga SD,” ujar Agus.
Dalam penjelasannya, Agus juga menekankan pentingnya data tunggal nasional yang dimiliki pemerintah saat ini.
Melalui data yang terintegrasi dan valid, pemerintah kini dapat mengetahui secara rinci siapa saja yang tergolong miskin, di mana mereka tinggal, dan seperti apa profil kehidupannya.
Data ini dihimpun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 mengenai satu data kesejahteraan sosial nasional.
“Kita punya data tunggal sosial ekonomi. Jadi kita tahu alamat, jumlah, dan latar belakang saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Semua tercatat secara by name by address,” kata Agus.
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Kementerian Sosial tengah menyusun langkah-langkah prioritas yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
Program tersebut ditujukan untuk membantu individu yang belum memiliki pekerjaan agar mampu mandiri secara ekonomi.
Dengan pernyataannya ini, Agus Jabo ingin menegaskan bahwa kemiskinan adalah masalah struktural yang bisa diurai melalui kebijakan berbasis data dan pemberdayaan nyata, bukan semata-mata pasrah pada nasib.
Meski begitu, pernyataannya soal kemiskinan yang "dipastikan" menurun ke anak telah memicu perdebatan di tengah masyarakat, terutama terkait sensitivitas dan generalisasi yang ditimbulkan dari pernyataan tersebut. ***
