POJOKBOGOR.ID - Bapak/Ibu, pertanyaan soal TPG 100 persen dalam THR dan gaji ke-13 tahun 2026 memang lagi ramai banget dibahas.
Apalagi banyak yang membandingkan dengan tahun 2025 kemarin yang sempat cair di beberapa daerah.
Nah, biar tidak simpang siur, yuk kita bahas pelan-pelan berdasarkan regulasi yang ada dan kondisi di lapangan.
Apakah TPG THR 2026 Bisa Cair 100 Persen?
Jawabannya, bisa, tapi tidak untuk semua guru.
Secara aturan, pemerintah memang sudah menetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 bahwa tunjangan profesi guru bisa menjadi bagian dari THR dan gaji ke-13.
Artinya, secara hukum ini sah dan ada payungnya.
Tapi implementasinya tidak seragam, Bapak/Ibu.
Sumber Anggaran Jadi Penentu Utama
Nah, ini kunci yang sering tidak disadari.
TPG THR 100 persen bersumber dari:
1. APBN (pusat)
2. APBD (daerah)
Untuk guru yang gajinya dari APBN dan tidak menerima tukin, peluang menerima TPG THR 100 persen itu relatif aman.
Tapi untuk guru yang berada di bawah APBD, kondisi bisa berbeda.
Kenapa Tergantung Daerah?
Bapak/Ibu, untuk guru daerah, ada faktor yang disebut kapasitas fiskal daerah.
Artinya, kemampuan keuangan setiap daerah berbeda-beda.
Di sinilah muncul perbedaan:
1. Ada daerah yang mampu menganggarkan TPG THR penuh
2. Ada yang hanya sebagian
3. Bahkan ada yang tidak menganggarkan sama sekali
Makanya, tidak semua guru menerima hal yang sama.
Peran TPP dan Tukin yang Sering Terlewat
Kalau Bapak/Ibu sudah menerima TPP atau tunjangan kinerja, biasanya tidak mendapatkan TPG THR 100 persen dari pusat.
Kenapa?
Karena dianggap sudah mendapatkan tambahan penghasilan dari daerah.
Contohnya, daerah seperti kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya umumnya sudah memiliki TPP.
Sehingga skema TPG THR-nya berbeda.
Belajar dari Tahun 2025, Polanya Masih Mirip
Kalau melihat tahun 2025, pencairan TPG THR 100 persen memang tidak merata.
Ada daerah yang cair penuh, ada yang tidak.
Bahkan ada yang cair di akhir tahun hingga awal tahun berikutnya.
Untuk 2026, pola ini masih cenderung sama, hanya saja regulasinya diperbarui.
Untuk yang Belum Cair Tahun Lalu, Masih Ada Kesempatan
Menariknya, untuk anggaran 2025 yang belum sempat dicairkan, pemerintah memberikan waktu hingga 30 Juni 2026.
Jadi kalau nanti ada pencairan di pertengahan tahun, bisa jadi itu bagian dari realisasi tahun sebelumnya.
Jadi Harus Bagaimana Sikap Guru?
Bapak/Ibu, daripada hanya berharap semua dapat sama, lebih baik kita pahami kondisi masing-masing.
Coba cek:
1. Status gaji (APBN atau APBD)
2. Apakah menerima TPP/tukin
3. Kebijakan daerah masing-masing
Dari situ, biasanya gambaran akan lebih jelas.
Harapan Boleh, Tapi Tetap Realistis
Memang idealnya semua guru mendapatkan hak yang sama.
Tapi dalam praktiknya, kebijakan ini masih menyesuaikan kondisi daerah.
Yuk, kita tetap berharap yang terbaik, sambil memahami sistemnya.
Karena dengan paham alurnya, kita jadi tidak mudah kecewa dan bisa lebih siap menghadapi realita kebijakan yang ada.***
