BOGOR.POJOKSATU.id - Pemerintah berencana meluncurkan kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kebijakan ini diharapkan dapat mulai berlaku pada November 2025, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memberikan keringanan kepada masyarakat yang selama ini menunggak iuran, agar dapat kembali memiliki status kepesertaan aktif dan memperoleh akses penuh terhadap layanan kesehatan.
Dengan dihapusnya beban tunggakan tersebut, masyarakat tidak lagi terhambat untuk mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.
Muhaimin menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial nasional, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan melunasi tunggakan mereka.
Pemerintah akan menanggung pelunasan iuran tertunggak, sementara peserta diharapkan lebih disiplin dalam pembayaran iuran ke depannya agar sistem tetap berkelanjutan.
“Negara hadir untuk menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan. Setelah tunggakan dihapus, kami berharap para peserta bisa menjaga kepesertaan mereka tetap aktif dengan membayar iuran secara rutin,” ujar Muhaimin.
Program penghapusan tunggakan BPJS ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan kesehatan universal.
Selain meringankan beban finansial jutaan peserta, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kembali partisipasi aktif masyarakat dalam program JKN serta memperluas cakupan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. ***
