BOGOR.POJOKSATU.id – Pemerintah menyiapkan program pembagian kompor listrik atau induksi gratis kepada rumah tangga mulai 2027.

Kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari diversifikasi energi sekaligus upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap konsumsi dan impor LPG 3 kilogram.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan rencana itu telah masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.

Namun, program tersebut bukan berarti seluruh masyarakat Indonesia otomatis memperoleh bantuan karena sasaran penerima masih harus ditetapkan pemerintah.

Menurut Eddy, paket yang disiapkan tidak hanya berupa kompor induksi. Rumah tangga penerima manfaat juga direncanakan memperoleh peralatan memasak dan pemasangan instalasi listrik tanpa biaya agar perangkat tersebut dapat langsung digunakan.

Ia menilai peralihan dari LPG menuju listrik bisa menekan beban subsidi sekaligus mengurangi kebutuhan impor gas.

Program ini juga diharapkan mendorong penggunaan produk buatan dalam negeri, pertumbuhan industri hijau, serta pembukaan lapangan kerja baru di sektor energi bersih.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027.

Anggaran tersebut masuk dalam pagu indikatif Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Bahlil menyebut pemerintah masih perlu memetakan wilayah yang membutuhkan bantuan. Artinya, jumlah penerima, kriteria rumah tangga, kapasitas daya listrik, jenis perangkat, dan tahapan distribusi masih menunggu penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Program itu saat ini juga masih melalui tahap pengujian bersama PLN dan sejumlah perguruan tinggi. Pengujian dilakukan untuk menghitung efisiensi berbagai jenis kompor, konsumsi listrik, serta biaya penggunaannya di tingkat rumah tangga.

Karena itu, masyarakat diminta menunggu ketentuan resmi sebelum menyimpulkan bantuan akan dibagikan kepada semua warga.

Pemerintah perlu memastikan program tepat sasaran, perangkat aman, jaringan memadai, dan biaya listrik tidak justru menambah beban penerima.

Keberhasilan program akan sangat bergantung pada kesiapan pendataan penerima, kualitas produk, layanan purnajual, edukasi penggunaan, dan pengawasan distribusi secara transparan di seluruh daerah.***