BOGOR.POJOKSATU.id – Polemik mengenai usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda belakangan ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.
Isu tersebut memunculkan beragam tanggapan, mulai dari yang mendukung hingga yang menolaknya.
Namun, pemerintah dan DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada usulan resmi untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai usulan tersebut muncul dalam rapat kerja Komisi I DPRD sebagai bagian dari mekanisme menerima aspirasi masyarakat.
Menurutnya, hal itu tidak dapat diartikan sebagai persetujuan DPRD terhadap perubahan nama provinsi.
Ia menegaskan bahwa DPRD hanya menjalankan fungsi konstitusional dengan menerima setiap aspirasi yang masuk untuk kemudian dikaji sesuai mekanisme yang berlaku.
"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono Surono.
Ono juga menjelaskan bahwa mayoritas fraksi di DPRD hanya menyetujui agar aspirasi tersebut dikaji lebih lanjut.
Persetujuan tersebut bukan berarti mendukung penggantian nama provinsi, melainkan sebatas membuka ruang untuk pembahasan akademis dan kajian yang lebih mendalam.
"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," tegasnya.
Senada dengan Ono, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga membantah anggapan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengusulkan perubahan nama daerah.
Menurutnya, isu tersebut bukan berasal dari pemerintah provinsi dan tidak menjadi agenda yang sedang dikerjakan.
Dedi menegaskan bahwa pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor dibanding membahas pergantian nama provinsi.
"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," ujar Dedi Mulyadi.
Dengan adanya penegasan dari DPRD maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masyarakat diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang menyebut perubahan nama Provinsi Jawa Barat telah diputuskan.
Hingga saat ini, nama Provinsi Jawa Barat tetap tidak berubah, sementara aspirasi yang sempat muncul hanya berada pada tahap kajian dan belum menjadi usulan resmi pemerintah maupun DPRD.***
