BOGOR.POJOKSATU.id - Usulan baru terkait penyaluran gas LPG 3 kilogram kembali mencuat. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengemukakan gagasan agar pembelian LPG subsidi dilakukan menggunakan sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga pemindaian retina mata.
Langkah ini diusulkan sebagai upaya untuk memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selama ini, penyaluran LPG 3 kg kerap disorot karena dinilai masih belum tepat sasaran dan rawan disalahgunakan.
Menurut Said, pendekatan berbasis data saja belum cukup untuk menjamin akurasi distribusi. Diperlukan sistem verifikasi tambahan yang lebih ketat dan sulit dimanipulasi.
“Yang diperlukan justru adalah subsidi elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said dalam keterangannya di Gedung DPR RI.
Ia menilai, penggunaan teknologi biometrik bisa menjadi solusi untuk meminimalisir kebocoran subsidi. Dengan sistem tersebut, hanya masyarakat yang benar-benar terdaftar dan berhak yang dapat membeli LPG subsidi.
“Caranya bukan sekadar pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik sarankan, dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak,” lanjutnya.
Wacana ini muncul di tengah berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi, termasuk LPG 3 kg yang selama ini diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
Namun, gagasan penggunaan verifikasi biometrik juga berpotensi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, sistem ini dinilai dapat meningkatkan akurasi dan transparansi distribusi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait kemudahan akses, kesiapan infrastruktur, hingga perlindungan data pribadi.
Sejumlah pihak menilai penerapan teknologi seperti sidik jari dan retina mata perlu dikaji secara matang sebelum diimplementasikan. Selain membutuhkan perangkat khusus, sistem ini juga harus dipastikan aman dan tidak menyulitkan masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas.
Meski masih sebatas usulan, wacana ini menunjukkan adanya dorongan kuat dari legislatif untuk memperketat pengawasan distribusi subsidi. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas, efisiensi, hingga dampak sosial yang mungkin timbul.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pembenahan sistem distribusi LPG 3 kg memang menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Diperlukan solusi yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat luas.
Ke depan, publik menanti langkah konkret yang akan diambil pemerintah dalam merespons usulan tersebut.
Apakah sistem biometrik akan benar-benar diterapkan, atau akan ada pendekatan lain yang lebih sederhana namun tetap efektif dalam menjaga subsidi tepat sasaran.***
