BOGOR.POJOKSATU.id - Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali memantik perhatian publik.
Awalnya, Teddy merespons masukan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang sebelumnya memberi sejumlah saran soal lawatan luar negeri Presiden Prabowo.
Masukan Dino disebut bersifat konstruktif. Ia menyoroti beberapa hal, mulai dari frekuensi kunjungan, urgensi agenda, hingga aspek efisiensi anggaran perjalanan luar negeri.
Namun, respons Teddy justru membuat diskusi publik melebar.
Salah satu bagian yang paling ramai diperbincangkan adalah pernyataan Teddy bahwa kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo ditanggung secara pribadi oleh Presiden.
“Segala kelebihan biaya dari yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy dalam penjelasannya, sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Kalimat itu kemudian menjadi titik baru perdebatan.
Sebelum klarifikasi tersebut muncul, publik mungkin hanya menangkap isu besarnya sebagai kritik terhadap frekuensi dan biaya perjalanan luar negeri Presiden.
Namun setelah Teddy menyebut ada “kelebihan biaya”, pertanyaan baru justru bermunculan.
Berapa besar kelebihan biaya tersebut?
Pada bagian mana anggaran perjalanan bisa melampaui alokasi negara?
Bagaimana mekanisme pencatatan dan pertanggungjawabannya?
Pertanyaan-pertanyaan itu membuat klarifikasi Teddy dinilai sebagian warganet bukan meredam kritik, tetapi justru membuka ruang tanya yang lebih luas.
Apalagi, isu perjalanan luar negeri pejabat negara selalu sensitif di mata publik karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran dan transparansi.
Teddy sendiri menjelaskan bahwa diplomasi Presiden Prabowo tidak bisa hanya dilihat dari jumlah perjalanan. Menurutnya, yang paling penting adalah hasil konkret bagi kepentingan nasional.
Ia juga menyebut sejumlah capaian diplomasi pemerintahan Prabowo, mulai dari investasi, kerja sama internasional, hingga penguatan posisi Indonesia di panggung global.
Namun, di ruang publik, bukan hanya substansi pembelaan Teddy yang disorot.
Gaya komunikasi dalam pernyataan itu juga ikut menuai perhatian.
Salah satu kalimat penutup yang ramai dikritik adalah ketika Teddy menyebut, “kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan.”
Bagi sebagian pihak, kalimat tersebut terasa kurang tepat karena kritik terhadap anggaran negara bukan sekadar soal suka atau tidak suka, melainkan bagian dari kontrol publik.
Dalam negara demokrasi, pertanyaan tentang biaya perjalanan pejabat, efektivitas diplomasi, hingga penggunaan fasilitas negara merupakan hal yang wajar dibahas.
Karena itu, respons pejabat idealnya tidak hanya membela, tetapi juga menjelaskan dengan data yang lebih terang.***
