JAKARTA, POJOKSATU.id - Ekspansi bisnis Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terus diperluas. Tidak hanya bergerak di sektor perdagangan dan distribusi kebutuhan masyarakat, koperasi kini didorong masuk ke industri pengolahan kelapa sawit.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi menargetkan sebanyak 10 hingga 18 pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) milik koperasi dapat beroperasi pada 2027.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi koperasi dalam rantai industri kelapa sawit nasional.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, koperasi tidak seharusnya hanya berperan sebagai pengelola hasil perkebunan. Koperasi juga perlu memiliki fasilitas industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan petani.
Pengembangan tersebut terutama diarahkan kepada koperasi yang memiliki atau mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 5.000 hingga 9.000 hektare.
"Koperasi-koperasi yang memiliki luas lahan kebun sawit 5.000 hingga 9.000 hektare di seluruh daerah di Indonesia sekarang kita dorong mereka juga mendirikan pabrik CPO yang dimiliki oleh koperasi," ujar Ferry di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rencana pengembangan pabrik sawit milik koperasi bukan sekadar wacana.
Kementerian Koperasi sebelumnya telah meresmikan pabrik pengolahan CPO yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Agustus 2026.
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas pengolahan mencapai 45 ton tandan buah segar (TBS) per jam.
Keberadaan pabrik itu menjadi salah satu contoh bagaimana koperasi dapat terlibat langsung dalam industri pengolahan sawit.
Pemerintah juga menargetkan enam koperasi lainnya memiliki fasilitas pengolahan CPO pada Desember 2026.
"Kemarin kami baru saja meresmikan satu pabrik CPO milik koperasi di Musi Banyuasin," ungkap Ferry.
Jika pengembangan berjalan sesuai rencana, jumlah pabrik CPO milik koperasi ditargetkan meningkat menjadi 10 hingga 18 unit pada 2027.
Dengan memiliki fasilitas pengolahan sendiri, koperasi diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perusahaan besar dalam memproses hasil perkebunan.
Petani yang tergabung dalam koperasi juga berpeluang memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari aktivitas pengolahan sawit.
Ekspansi industri koperasi ternyata tidak direncanakan berhenti pada pengolahan minyak sawit mentah.
Pemerintah juga menyiapkan pengembangan fasilitas pemurnian atau refinery untuk menghasilkan produk turunan berupa minyak goreng.
Ferry berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat dilakukan setelah jumlah pabrik CPO milik koperasi semakin bertambah.
"Mudah-mudahan tahun depan kalau sudah ada 10 atau belasan kita akan bangun refinery minyak goreng," ujar Ferry dalam Forum Ekonomi Politik di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Minyak goreng hasil produksi koperasi nantinya direncanakan dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dengan model tersebut, koperasi berpeluang terlibat dalam seluruh rantai usaha, mulai dari pengelolaan perkebunan, pengolahan CPO, produksi minyak goreng, hingga distribusi kepada konsumen.
Namun, pembangunan fasilitas pemurnian tersebut masih berupa rencana pengembangan dan belum menjadi kapasitas produksi yang telah terealisasi.
Di tengah rencana perluasan bisnis tersebut, persoalan pembiayaan menjadi salah satu perhatian.
Membangun pabrik pengolahan kelapa sawit membutuhkan investasi yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan mesin hingga pembangunan fasilitas produksi.
Meski demikian, Ferry menegaskan bahwa investasi pembangunan pabrik CPO yang dimaksud berasal dari koperasi masing-masing.
"Itu kan koperasi sendiri nggak pakai anggaran," tegas Ferry.
Artinya, pembangunan fasilitas industri tersebut tidak direncanakan menggunakan alokasi anggaran pemerintah secara langsung.
Kendati demikian, koperasi tetap membutuhkan pengelolaan keuangan yang profesional agar investasi industri dapat berjalan berkelanjutan.
Selain kesiapan modal, keberhasilan pabrik juga bergantung pada ketersediaan bahan baku, efisiensi operasional, dan kemampuan mengelola hasil produksi.
