BOGOR.POJOKSATU.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil keputusan strategis dengan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun untuk menjaga keberlanjutan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di provinsi tersebut.

Langkah ini ditempuh di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah yang disebut mencapai Rp3 triliun. Sejumlah proyek vital seperti Jalur Puncak II, pembangunan underpass, hingga flyover berisiko terhenti jika tidak segera dicarikan solusi pembiayaan.

Menurut Dedi, pinjaman tersebut bukan kebijakan tanpa perhitungan.

“Ini bukan cek kosong. Skemanya jelas, melalui kredit sindikasi antara PT SMI dan Bank BJB. Cicilannya kami atur hingga 2030 dan tanggung jawabnya ada di masa kepemimpinan saya,” tegas Dedi dalam keterangannya.

Ia menambahkan, opsi pinjaman dipilih agar proyek yang telah dirancang dan disepakati bersama tidak mangkrak di tengah jalan.

“Kalau proyek berhenti, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga kepercayaan publik. Kita ingin pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

DPRD Jawa Barat memastikan telah menerima surat resmi dari gubernur terkait rencana pinjaman tersebut. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyebut langkah tersebut merupakan pilihan realistis dalam kondisi fiskal saat ini.

“Jika pendapatan daerah tidak mampu menutup kegiatan yang sudah disepakati dalam perencanaan, maka opsi pembiayaan melalui utang menjadi jalur yang masuk akal,” kata Iswara.

Dalam surat tersebut, Pemprov Jabar juga menegaskan bahwa penyusunan rencana pinjaman tetap mengikuti arahan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam penyusunan APBD 2026.

Hingga saat ini, rencana pinjaman Rp2 triliun itu masih berada pada tahap komitmen resmi antara eksekutif dan legislatif. Tahapan berikutnya adalah pembahasan teknis sebelum realisasi pencairan dana dilakukan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa skema ini dirancang terukur dan tidak membebani anggaran jangka panjang secara berlebihan.

Dengan keputusan ini, arah pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Barat tetap dijaga agar tidak terhambat oleh tekanan fiskal.***