BOGOR.POJOKSATU.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan program pembukaan rekening secara massal yang ditargetkan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat.

Tak tanggung-tanggung, anggaran yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut mencapai sekitar Rp11 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendanaan program pembukaan rekening tersebut akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Namun, pemerintah masih belum memutuskan apakah seluruh kebutuhan anggaran akan dibebankan pada APBN 2026 atau sebagian masuk dalam APBN 2027.

Program tersebut dirancang untuk menjangkau lebih dari 200 juta warga Indonesia.

Setiap rekening yang dibuka nantinya direncanakan mendapatkan dana awal sebesar Rp50 ribu.

“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 T lah,” kata Airlangga, Rabu, 9 September 2026.

Dengan cakupan penerima yang sangat besar, program tersebut berpotensi menjadi salah satu langkah perluasan akses layanan keuangan terbesar yang dilakukan pemerintah.

Pembukaan rekening secara massal dapat membuat masyarakat yang sebelumnya belum memiliki rekening bank lebih mudah mengakses berbagai layanan keuangan.

Rekening juga dapat digunakan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program secara langsung kepada masyarakat apabila nantinya dibutuhkan.

Meski demikian, detail teknis pelaksanaan program tersebut masih perlu menunggu keputusan pemerintah.

Belum dijelaskan secara rinci bank mana saja yang akan dilibatkan, mekanisme pembukaan rekening, persyaratan masyarakat yang menjadi sasaran, hingga kapan program mulai dijalankan.

Pemerintah juga masih membahas sumber anggaran berdasarkan tahun APBN yang akan digunakan.

Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman resmi sebelum melakukan pendaftaran atau menyerahkan data pribadi kepada pihak tertentu.

Jika program tersebut terealisasi, lebih dari 200 juta warga berpeluang memiliki rekening dengan modal awal Rp50 ribu dari pemerintah.

Dengan estimasi anggaran sekitar Rp11 triliun, program ini bakal memiliki jangkauan yang sangat besar di seluruh Indonesia. ***