POJOKBOGOR.id - Uang yang dulu kotor kini berubah menjadi sumber harapan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan dana rampasan korupsi sebesar Rp13,25 triliun dari kasus ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) demi membiayai renovasi sekolah dan pembangunan kampung nelayan di seluruh Indonesia.
Penyerahan uang pengganti kerugian negara dilakukan secara simbolis di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan langsung dana tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan oleh Presiden Prabowo.
“Rp13 triliun ini bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, berarti ratusan kampung bisa kita bangun. Fasilitas yang selama 80 tahun Republik berdiri belum pernah diperhatikan,” kata Prabowo.
Nada bicaranya tegas, namun dipenuhi semangat perubahan.
Prabowo menekankan bahwa uang hasil korupsi tidak boleh berhenti sebagai angka di laporan negara, tetapi harus kembali menjadi manfaat nyata bagi rakyat.
Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki ruang-ruang kelas di pelosok sekaligus membangun dermaga dan tempat pelelangan ikan di wilayah pesisir.
Presiden menargetkan pembangunan 1.100 kampung nelayan hingga akhir tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar 600 kampung akan dibiayai langsung dari dana rampasan korupsi kasus CPO.
“Satu kampung biasanya berisi sekitar 2.000 kepala keluarga. Kalau dihitung bersama istri dan anak-anak mereka, bisa mencapai 5.000 jiwa per kampung. Jadi, ketika kita membangun 1.000 kampung nelayan, artinya ada sekitar 5 juta rakyat yang bisa hidup lebih layak,” ujar Prabowo.
Rencana pembangunan kampung nelayan itu tidak hanya mencakup rumah layak huni, tetapi juga fasilitas penting seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, sekolah, dan pusat kesehatan.
Prabowo menegaskan bahwa ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan juga cara untuk membangun kembali martabat nelayan Indonesia.
Bagi Prabowo, langkah ini memiliki arti yang lebih dalam daripada sekadar pembangunan infrastruktur.
Ia memandang pemanfaatan uang rampasan korupsi ini sebagai bentuk pemulihan moral bangsa.
Dana yang sebelumnya menjadi simbol penyimpangan kini diubah menjadi sumber kehidupan baru bagi masyarakat.
“Ini baru satu sektor, satu bentuk penyimpangan. Padahal bumi dan air Indonesia seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sekarang uang yang hampir hilang itu bisa menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat bagi jutaan orang,” tegasnya.
Langkah ini menunjukkan arah baru pemerintahan Prabowo.
Pemerintah tidak hanya berupaya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan hasil penegakan itu benar-benar kembali kepada rakyat.
Uang yang dulu menjadi alat kejahatan kini berubah menjadi bahan pembangunan.
Dari uang haram tumbuh harapan, dari hasil korupsi lahir masa depan bagi jutaan keluarga Indonesia.
