BOGOR.POJOKSATU.id – Pengadaan burung merpati untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana menuai sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pasalnya, nilai pengadaan burung merpati tersebut mencapai Rp305.250.000.

Berdasarkan data INAPROC, paket bernama “Pengadaan Burung Merpati Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026” berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Paket tersebut tercatat menggunakan mekanisme e-purchasing, dengan Indoglobal Multi Karya sebagai penyedia. Status pengadaan dalam data yang ditelusuri masih tercatat dalam proses penyelesaian kontrak.

Staf Investigasi ICW, Azhim Syah, mengatakan lembaganya menemukan pengadaan senilai Rp305 juta tersebut ketika menelusuri belanja pemerintah.

ICW mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran tersebut, terlebih pemerintah pada 2026 masih menjalankan kebijakan efisiensi di berbagai sektor.

Sorotan semakin tajam lantaran Indonesia juga tengah menghadapi sejumlah bencana di berbagai wilayah.

ICW mengaku turut menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Azhim, dari penelusuran mereka di sistem pengadaan, tidak ditemukan paket pengadaan yang berkaitan dengan penanganan bencana pada dua instansi tersebut.

Karena itu, menurut ICW, persoalan pengadaan merpati bukan semata-mata mengenai nominal Rp305 juta.

Hal yang dipertanyakan adalah skala prioritas penggunaan uang negara, khususnya ketika terdapat kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak.

Burung merpati sendiri menjadi bagian dari seremoni HUT ke-81 RI di Istana setelah prosesi pengibaran Sang Merah Putih berlangsung.

Meski demikian, sorotan tersebut merupakan temuan dan kritik dari ICW.

Data pengadaan Rp305,25 juta memang tercatat dalam sistem INAPROC, tetapi hal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau penyimpangan anggaran.

Penjelasan lebih rinci dari Kemensetneg mengenai jumlah burung, spesifikasi pengadaan hingga komponen biaya menjadi penting agar publik mengetahui alasan nilai pengadaan tersebut mencapai ratusan juta rupiah. ***