BOGOR.POJOKSATU.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menyalurkan anggaran sebesar Rp218 miliar untuk program beasiswa bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di SMA dan SMK swasta pada tahun ajaran 2026/2027.
Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi keluarga prasejahtera.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, anggaran tersebut terbagi ke dalam dua skema bantuan.
Sebesar Rp150 miliar dialokasikan untuk mendukung operasional sekolah swasta, sementara Rp68 miliar disiapkan sebagai beasiswa personal yang langsung ditujukan kepada siswa.
“Jumlah penerima beasiswa belum bisa kami tetapkan sekarang, karena proses belajar mengajar baru akan dimulai sekitar Juni hingga Juli 2026,” ujar Dedi.
Menurutnya, data siswa dari keluarga tidak mampu baru akan terlihat setelah tahapan pendaftaran tahun ajaran baru dibuka.
Karena itu, mekanisme penganggaran beasiswa akan dilakukan melalui skema pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Anggarannya akan dimasukkan melalui pergeseran APBD, menyesuaikan dengan data riil setelah pendaftaran sekolah dibuka,” jelasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan bahwa dukungan anggaran untuk pendidikan menengah swasta sudah tersedia dalam APBD 2026.
“Dana bantuan pendidikan menengah untuk sekolah swasta sebesar Rp218 miliar itu sudah tercantum dalam APBD murni 2026, bukan anggaran perubahan,” tegas Herman.
Meski demikian, DPRD Jawa Barat melalui Komisi V meminta pemerintah provinsi memastikan realisasi anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran.
DPRD menekankan agar beasiswa tersebut benar-benar diterima oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan pendidikan.
Program beasiswa ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan siswa tidak mampu di sekolah swasta di seluruh wilayah Jawa Barat.***
