BOGOR.POJOKSATU.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginstruksikan seluruh kepala daerah hingga aparatur pemerintahan tingkat bawah untuk membuka informasi anggaran kepada publik melalui media sosial.
Instruksi tersebut berlaku bagi bupati, wali kota, camat, hingga lurah di seluruh wilayah Jawa Barat.
Arahan itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (5/1/2026).
Dalam pernyataannya, ia menegaskan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah agar dapat diketahui langsung oleh masyarakat.
Selain pengumuman anggaran belanja dan dana pembangunan, Dedi juga mendorong para kepala daerah dan pejabat wilayah untuk menyampaikan laporan kinerja secara rutin setiap bulan melalui kanal media sosial yang sama.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Dedi menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari pajak masyarakat, sehingga sudah seharusnya penggunaan dana tersebut dapat dipantau oleh warga.
Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong budaya pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan di daerah masing-masing.
Dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat, sejalan dengan tuntutan keterbukaan di era digital. ***
