BOGOR.POJOKSATU.id - Kondisi hutan di Jawa Barat kembali menjadi sorotan setelah sejumlah laporan menunjukkan terjadinya penyusutan dan degradasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Berbagai data dari lembaga pemerintah, akademisi, hingga organisasi lingkungan hidup menguatkan bahwa luas tutupan hutan di provinsi ini terus berkurang akibat tekanan pembangunan, alih fungsi lahan, serta maraknya aktivitas perambahan yang sulit dikendalikan.
Laporan terbaru pada 2025 mengungkapkan bahwa kawasan hutan lindung di Jawa Barat mengalami penyusutan mencapai 1,2 juta hektare.
Angka ini disampaikan dalam rapat kementerian bersama DPR dan langsung memantik kekhawatiran karena hutan lindung merupakan benteng terakhir kawasan konservasi di provinsi yang jumlah penduduknya sangat padat ini.
Penurunan luas hutan tersebut tidak hanya terjadi pada hutan primer, tetapi juga hutan lindung dan kawasan konservasi lain yang secara ideal harus dijaga ketat untuk menahan laju kerusakan lingkungan.
Analisis tutupan hutan yang dilakukan beberapa organisasi lingkungan juga menemukan bahwa dalam dua tahun terakhir, tutupan hutan Jawa Barat menyusut hingga 43 persen.
Penurunan yang sangat tajam ini dinilai sebagai tanda bahwa tekanan terhadap ruang hijau di Jabar berlangsung sangat agresif.
Bahkan, tutupan hutan yang tersisa diperkirakan hanya sekitar 29,78 persen dari total luas daratan provinsi.
Angka tersebut jauh dari standar ideal ekologis yang menempatkan batas minimal tutupan hutan pada kisaran 30 persen untuk menjaga stabilitas lingkungan.
Penelitian akademis turut menguatkan temuan ini. Studi tentang perubahan tutupan lahan di berbagai wilayah hutan Jawa Barat menemukan bahwa selain menyusut, kualitas kawasan hutan yang tersisa juga menurun drastis.
Banyak area yang dulunya merupakan hutan primer kini berubah menjadi hutan sekunder dengan stok karbon yang menyusut, menandakan terjadinya degradasi ekologis.
Hutan sekunder memang masih memberikan manfaat ekologis, tetapi tidak setara dengan hutan primer dalam hal perlindungan tanah, keanekaragaman hayati, maupun kemampuan menyimpan karbon.
Beragam faktor menjadi penyebab penyusutan hutan di Jawa Barat. Alih fungsi lahan masih menjadi persoalan klasik. Kawasan hutan kerap dikonversi menjadi pemukiman baru, infrastruktur, perkebunan, atau industri.
Selain itu, aktivitas penebangan liar dan perambahan hutan di kawasan lindung juga terus terjadi, menyumbang semakin cepatnya hilangnya tutupan pohon.
Pembangunan yang masif di wilayah-wilayah penyangga seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, dan Garut memperlihatkan bagaimana hutan yang berada di lereng perbukitan dan wilayah resapan air terus tergerus.
Persoalan ini kemudian berdampak langsung pada meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi di Jawa Barat. Penyusutan hutan membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air, mempercepat erosi, dan melemahkan struktur tanah di wilayah-wilayah rawan.
Tak mengherankan bila Jawa Barat kini menjadi salah satu provinsi dengan risiko tanah longsor tertinggi di Indonesia. Banjir bandang dan banjir luapan juga semakin sering terjadi, terutama saat musim hujan dengan curah hujan tinggi.
Kawasan-kawasan yang sebelumnya sangat bergantung pada fungsi lindung hutan kini harus menanggung dampak ekologis akibat penurunan fungsi tersebut.
Di sisi lain, penurunan tutupan hutan menyebabkan hilangnya habitat berbagai flora dan fauna endemik yang hidup di kawasan tersebut. Keanekaragaman hayati Jawa Barat yang kaya semakin terancam akibat fragmentasi habitat.
Rusaknya hutan primer juga berdampak pada menurunnya stok karbon, sehingga memperburuk krisis iklim yang turut berkontribusi terhadap perubahan pola cuaca di wilayah Indonesia, termasuk curah hujan ekstrem yang makin sering terjadi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusutan hutan di Jawa Barat bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata terhadap keberlanjutan hidup masyarakat.
Jika tidak ada upaya serius untuk memulihkan hutan dan menahan laju alih fungsi lahan, Jawa Barat berpotensi menghadapi krisis ekologis yang makin parah di masa depan.
Meski demikian, harapan masih ada. Pemerintah, lembaga konservasi, dan kelompok masyarakat kini mulai memperbanyak program rehabilitasi dan penghijauan di berbagai wilayah.
Namun, upaya tersebut membutuhkan pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, dan komitmen untuk mengelola ruang secara lebih berkelanjutan.
Hutan Jawa Barat harus dipulihkan bukan hanya demi menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kualitas hidup generasi mendatang. ***
