POJOKBOGOR.id - Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memilih turun langsung ke jalan ketimbang menunggu rapat dan berkas berjalan.

Senin (9/2/2026), ia bersama timnya menambal sejumlah titik jalan berlubang di Kota Bogor yang dinilai rawan memicu kecelakaan.

Aksi itu dilakukan menyusul banyaknya laporan kecelakaan akibat kerusakan jalan, khususnya di kawasan Sukasari hingga Jalan Raya Tajur.

Jenal mengaku langkah tersebut ia ambil secara spontan, berangkat dari posisi sebagai warga Bogor yang resah dengan kondisi jalan sehari-hari.

Keresahan itu bahkan datang dari pengalaman pribadi. Salah satu lubang di Sukasari nyaris membuat anaknya terjatuh saat melintas.

“Kalau ditanya sebagai warga, tentu saya ingin jalan yang berlubang segera ditambal. Kebetulan saya ada rezeki lebih, saya beli aspal dan saya tambal sendiri,” ujar Jenal.

Menurutnya, kondisi di lokasi tersebut sudah memakan korban.

Setidaknya tiga kecelakaan terjadi pada Jumat malam akibat jalan berlubang yang tak terlihat jelas saat gelap dan hujan.

Situasi itu mendorongnya untuk bertindak cepat, tanpa menunggu kejelasan soal kewenangan pengelolaan jalan.

Dalam proses penambalan, Jenal menyebut hampir empat ton aspal dikerahkan dengan melibatkan tenaga ahli agar hasilnya aman dilalui kendaraan.

Penambalan dilakukan di beberapa titik strategis, terutama jalur yang ramai dilintasi dan berisiko tinggi bagi pengendara roda dua.

“Tidak perlu berdebat soal kewenangan, apakah itu pusat atau daerah. Kalau melihat jalan bolong dan membahayakan, ya kita tambal dulu untuk meminimalisir kecelakaan. Ini murni bentuk kepedulian saya sebagai warga,” tegasnya.

Jenal juga memastikan seluruh biaya penambalan berasal dari dana pribadinya.

Ia menilai langkah cepat diperlukan karena proses birokrasi sering kali berjalan lebih lambat dibanding potensi risiko di lapangan.

Meski begitu, ia menegaskan aksi tersebut tidak menghentikan jalur administratif. Ke depan, Pemerintah Kota Bogor tetap akan menempuh prosedur resmi.

Jenal berencana mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membahas kendala perbaikan jalan, terutama jika berkaitan dengan status kewenangan pemerintah pusat atau provinsi.

“Ke depan saya akan undang PUPR untuk menanyakan apa kendalanya. Kalau perlu kita audiensi, supaya ada solusi yang jelas dan perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat,” pungkasnya.