POJOKBOGOR.id - Rencana Pemerintah Pusat untuk mengalihkan pengelolaan Program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan ke daerah pada 2025 dianggap memberatkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pemkot Bogor mengharapkan penundaan peralihan ini hingga 2026.

Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyatakan bahwa pengalihan pengelolaan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Hery, Pemkot Bogor akan menghadapi beban anggaran besar jika harus mengelola Biskita Transpakuan.

"Kalau total untuk eksisting yang sedang berjalan saja Rp50 miliar lebih. Berarti kami harus handle Rp50 miliar dengan APBD. Berat," ujar Hery, Rabu (3/7/2024).

Baca Juga: Dishub Pastikan Jalur Puncak akan Semakin Terang

Hery juga menambahkan bahwa kemampuan keuangan Kota Bogor masih belum cukup kuat, terutama dengan pendapatan yang selalu tidak tercapai, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Ada piutang yang belum tertagihkan, sehingga otomatis itu berat ke struktur anggaran kita. Ini akan kami terus tagih karena lumayan besar, lebih dari Rp100 miliar. Itu menjadi beban terus kepada buku pendapatan dan APBD kita," jelasnya.

Oleh karena itu, Hery menyebut pihaknya akan berupaya meminta Pemerintah Pusat untuk menunda proses peralihan hingga tahun 2026.

Ia juga berharap agar peralihan dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus, serta Pemerintah Pusat tetap memberikan subsidi pada program Biskita Transpakuan.***