POJOKBOGOR.id - Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah, membuka rapat koordinasi persiapan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (6/6/2024).
Didampingi 13 perangkat daerah dan dipimpin oleh Diskominfo Kota Bogor, Syarifah menekankan bahwa evaluasi ini adalah upaya kolektif untuk memenuhi target meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan.
"Karena ketika kita meningkatkan SPBE, maka akan ada tiga elemen yang juga akan simetris mengalami peningkatan, yakni pelayanan pemerintahan yang di dalamnya mencakup tata kelola pemerintah, pelayanan kepada masyarakat, dan berkaitan dengan peningkatan ekonomi," kata Syarifah yang juga Koordinator Evaluasi SPBE Kota Bogor.
Terkait SPBE, Syarifah menjelaskan bahwa evaluasi akan mencakup empat domain indikator: kebijakan internal yang menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan kebijakan eksternal pemerintah pusat; perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi, dan komunikasi; manajemen SPBE, termasuk pelaksanaan audit TIK; serta layanan publik berbasis elektronik.
Baca Juga: Sarapan Gratis, Bambang Suyikno Terpilih Jadi Ketua RT 005 Bukti Cimanggu City
Evaluasi ini bertujuan untuk menghasilkan layanan yang diakui secara luas oleh masyarakat nasional maupun internasional, dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan.
"Banyak hal yang harus disiapkan, tapi saya yakin dengan keseriusan, kerja bersama ini dari 13 perangkat daerah, Insya Allah kita bisa melaksanakan dengan baik," kata Syarifah.
Di lokasi yang sama, Sekretaris Diskominfo Kota Bogor, Oki Tri Fasiasta Nurmala Alam mengatakan bahwa rakor evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari rakor evaluasi SPBE ditingkat Provinsi Jawa Barat pada 28 hingga 29 Mei 2024 bersama perangkat daerah Kabupaten/Kota, utamanya Diskominfo.
"Evaluasi ini terus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan di daerah untuk penyempurnaan SPBE sehingga bisa lebih memuaskan masyarakat dalam mengakses layanan publik," katanya.
Baca Juga: 3 Pelaku Pembacokan di Bogor Ditangkap Polisi, Celuritnya Masih Tertancap di Kepala Korban
Sebab, pembangunan layanan digital saat ini harus berbasis kebutuhan masyarakat, atau citizen centric sehingga hadirnya Tim Koordinasi SPBE diharapkan dapat menjadi digital transformation agent dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.
Dalam rangka meningkatkan SPBE, Oki Tri menjabarkan beberapa hal mendasar, di antaranya mengenai penyesuaian SPBE Kota Bogor dengan tingkat nasional, terkait misi Indonesia Digital 2045.
Selain itu dalam rakor ini, ia juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pembukaan SPBE Summit beberapa waktu lalu di Istana Presiden, Jakarta yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari.
"Ada beberapa amanat dan arahan presiden dalam kegiatan SPBE summit dan peluncuran GovTech. Pertama yaitu kehadiran birokrasi harus melayani bukan mempersulit dan memperlambat. Mulai tahun 2024 instansi pusat pemerintah daerah harus berhenti membuat aplikasi baru yang sifatnya tidak efektif dan efisien," ujar Oki.
Untuk menciptakan ekosistem layanan digital, instansi pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat publik digital infrastruktur, seperti jalan tol digitalisasi pelayanan publik.
"Konsolidasi layanan publik terintegrasi dalam satu portal layanan serta penyiapan ASN yang bertalenta digital serta melakukan perbaikan terus menerus, baik dari sisi sistem maupun layanan yang ada pada pelayanan masyarakat," ucapnya.
Selain itu dalam Rakernas Apeksi, kata Oki, Presiden Republik Indonesia juga mengharapkan setiap kota di Indonesia mengembangkan dan mengimplementasikan inisiasi smart city dan membangun kota modern sebagai antisipasi dari pertumbuhan penduduk yang diprediksi di tahun 2045 sebanyak 70 persen akan tinggal di wilayah perkotaan.
"Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan dan mengimplementasikan semua itu dengan kerja bersama dan semangat untuk bisa mewujudkanya," harapnya.***
