POJOKBOGOR.Id - Pemkot Bogor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan sosialisasi relokasi warga terdampak banjir dan tanah longsor yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Bogor Selatan pada Senin (18/09/2023).
Dalam sosialisasi Pemkot Bogor tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim serta perwakilan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah.
Wakil Wali Bogor, Dedie A Rachim mengatakan Pemkot Bogor berencana bakal melakukan relokasi terhadap 40 KK terdampak bencana yang ada di Kota Bogor pada tahun ini.
Baca Juga: Bupati Bogor Prioritaskan Jalur Wisata Diperbaiki Lewat Inpres Jalan Daerah
"Alhamdulillah, setelah melewati beberapa waktu kita mempersiapkan dan mencari lahan yang cocok untuk relokasi, saat ini sudah diputuskan bahwa satu area sekitar 7.000 meter yang ada di Kelurahan Pamoyanan dapat kita jadikan sebagai Desa Tangguh Bencana," ujar Dedie kepada wartawan.
"Relokasi dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Bogor Selatan, Empang, Batutulis dan Lawang Gintung. Dan dua KK dari Kelurahan Paledang (Kecamatan Bogor Tengah)," ucap Dedie.
Adapun, dilanjutkan Wakil Wali Kota Bogor, saat ini yang sudah siap akan dibangun Pemkot Bogor mulai pekan depan, ada 40 rumah yang mana bentuknya bangunan precast siap jadi.
"Insya Allah ada sekitar 40 rumah yang akan segera dibangun. Mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa selesai dan bisa ditempati," sambung Dedie.
Meski begitu, dijelaskan Wakil Wali Kota Bogor, karena pembangunan saat ini baru sebatas membangun rumah, yang mana anggarannya bersumber dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB).
Sehingga, untuk fasilitas pendukung berupa sarana prasarana lainnya, itu Pemkot Bogor yang harus menyiapkan. Mulai dari jalan masuk, sanitasi, septictank komunal, drainase, listrik hingga PDAM.
Baca Juga: Polisi Temukan Penyimpanan Motor Curian di Gunungputri
"Setelah ini akan coba kita koordinasikan dengan instansi terkait, untuk bisa menyelesaikan secara tuntas lokasi yang akan menjadi tempat relokasi ini. Sehingga masyarakat masuk kesana sudah bisa menikmati," ucap Dedie.
Ditanya soal status lahan warga sebelumnya yang terdampak bencana, Wakil Wali Kota Bogor menuturkan, sebenarnya warga yang terdampak bencana ini kebanyakan menempati lahan berstatus Garis Sepadan Sungai (GSS).
Di mana, lahan GSS ini dianggap sebagai rumah yang selain ilegal, juga tidak layak huni. Apalagi, sampai terdampak bencana.
Atas itu, untuk status kepemilikan lahan warga sebelumnya yang terdampak bencana, akan dianggap masuk ke dalam penghapusan.
"Kita anggap penghapusan aja. Nah ini mereka mendapatkan semacam penggantian, akan tetapi untuk kepemilikan akan kita proses kedepan,"
"Apakah nanti dihibahkan, disertifikatkan, nanti akan kita pikirkan kedepan. (Yang pasti) Tidak ada biaya sewa (selama menempati rumah di tempat relokasi)," ucap Dedie.
Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah memastikan pembangunan 40 rumah bagi warga terdampak bencana di Kota Bogor ini akan dilakukan tahun ini melalui dana siap pakai yang dimiliki BNPB.
"Kita pakai dana siap pakai. Per unit Rp60 juta. Di luar tanah ya, kan tanah oleh Pemkot Bogor," kata dia.
Adapun, dilanjutkan dia, nantinya rumah di tempat relokasi tersebut akan diberikan kepada warga terdampak bencana secara cuma-cuma.
"Jadi hak milik dia. Tapi nggak serta merta diberikan terus ke dia. Mungkin 10-15 tahun dulu. Karena kalau diberikan nanti dijualain. Tapi prosesnya itu akan jadi hak milik," ujar dia.
"Semua rumah yang kita bangun di semua daerah yang relokasi, boleh ditempati, boleh dimiliki, tapi suratnya belum boleh dikasih. Karena takut digadaikan, bank suka kan tuh menyimpan sertifikat," tandasnya.
