POJOKBOGOR.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya agar layanan transportasi massal Biskita Trans Pakuan tetap beroperasi dengan maksimal.
Salah satu langkah terbaru adalah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra) untuk meminta bantuan subsidi dari Pemerintah Pusat.
Dalam surat tersebut, Pemkot Bogor menekankan pentingnya subsidi bagi layanan Biskita Trans Pakuan, yang telah menjadi moda transportasi favorit masyarakat.
Pemkot juga mengajukan pertimbangan strategis, yakni rencana Presiden Prabowo Subianto berkantor di Istana Bogor, yang dinilai semakin mengukuhkan peran Kota Bogor sebagai pusat aktivitas penting di Indonesia.
“Memang ke depan Kota Bogor akan lebih strategis. Kami dapat informasi awal bahwa Presiden akan berkantor di sini (Istana Bogor). Harapannya ini bisa jadi pertimbangan," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra.
Keberlangsungan layanan Biskita Trans Pakuan kini menghadapi tantangan besar.
Anggaran APBD Kota Bogor sebesar Rp10 miliar dinilai belum cukup untuk menopang biaya operasional, sementara Pemerintah Pusat belum memberi sinyal positif terkait kelanjutan skema subsidi.
Saat masih dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, operasional layanan ini membutuhkan lebih dari Rp50 miliar per tahun. Jika tidak ada solusi, jumlah koridor layanan terancam dipangkas secara drastis.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Bogor tengah mempersiapkan lelang layanan BTS Biskita Trans Pakuan agar bisa segera beroperasi kembali.
Marse menjelaskan bahwa proses lelang dilakukan melalui e-Catalog Kota Bogor dan akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat administratif.
"Kami sedang persiapan lelang. Secara aturan regulasi kami siapkan juga. Lelangnya agak berbeda, makanya kami minta bantuan pendampingan dari Kemenhub," ujar Marse.
Sambil menunggu keputusan Pemerintah Pusat, Pemkot Bogor akan mengandalkan anggaran APBD untuk mengoperasikan dua koridor Biskita Trans Pakuan, yakni:
1. Koridor 1: Terminal Bubulak – Cidangiang
2. Koridor 2: Terminal Bubulak – Ciawi
Dua koridor ini akan beroperasi sementara dengan dana APBD sebesar Rp10 miliar, meskipun untuk mempertahankan empat koridor dengan 49 bus sebenarnya dibutuhkan dana hingga Rp58 miliar.
Marse berharap batas penghentian operasional akhir Januari ini tidak diperpanjang, sehingga layanan bisa segera berjalan kembali tanpa kendala.
"Operasionalnya bakal disesuaikan dengan ketersediaan anggaran APBD," jelasnya.
Di tempat terpisah, Wali Kota Bogor Terpilih, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa subsidi layanan Biskita Trans Pakuan harus tetap diberikan oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, subsidi ini merupakan bentuk pengembalian uang rakyat untuk kepentingan rakyat.
"Biskita sangat membantu pergerakan masyarakat untuk berekonomi dan melakukan kegiatan sosial," ujar Dedie.
Dedie juga memperingatkan bahwa tanpa subsidi, masyarakat akan dibebani tarif yang lebih tinggi, bisa mencapai di atas Rp10 ribu per perjalanan.
Oleh karena itu, ia berjanji akan memperjuangkan subsidi dari Pemerintah Pusat dan meminta agar Pemkot Bogor diberi kelonggaran waktu dalam transisi layanan ini.
"Kalau pun harus diambil alih Pemda, mesti diberikan waktu yang longgar sesuai perjanjian awal,” pungkasnya.***
