POJOKSATU.id, BOGOR - Pemerintah Kota Bogor saat ini sudah mengusulkan besaran tarif Biskita Bogor ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dalam usulannya, Pemerintah Kota Bogor mengajukan tarif Biskita Bogor sebesar Rp 5.500.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, penerapan tarif Biskita Bogor masih dalam tahap kajian yang dilakukan Kemenhub.
BACA JUGA : 11 Hari Pelayanan Biskita Transpakuan Kota Bogor Dihentikan, Ini Waktu dan Titik Haltenya
"Ada, sudah diusulkan. Tapi (Besaran tarif) jangan sekarang. Yang pasti nanti 1 Januari sudah harus bertarif," kata Eko Prabowo baru-baru ini.
Disinggung apakah tarif yang diusulkan masuk dalam kategori ekonomis untuk warga, pria yang akrab disapa Danjen mengaku belum bisa membukanya.
Akan tetapi, untuk tarif nanti akan ada perbedaan baik untuk anak-anak pelajar, mahasiswa, dan disabilitas.
BACA JUGA : Koridor BisKita di Bogor Bakal Nambah Dua, Kali Ini Hampir ke Perbatasan Kabupaten
"Ya nanti ada perbedaan. Masih dibahas," ujar Danjen saat ditanya apakah tarif Biskita Bogor yang dikenakan sesuai koridor atau per-halte.
Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, saat ini pengguna Biskita Transpakuan belum dipungut biaya alias gratis.
Namun demikian, kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Bogor Bima Arya hingga kini masih mematangkan rencana penerapan tarif Biskita Bogor sebesar Rp5.500.
BACA JUGA : Terbaru! Rute Biskita Trans Pakuan Bogor Terlengkap Agar Tidak Nyasar
"Pertimbangannya tarif yang kita-kira sesuai dengan kemampuan masyarakat, ini pak wali membutuhkan waktu untuk mempelajari itu," kata Dedie A Rachim.
Kemudian, saat ini Pemkot Bogor tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membahas penerapan tarif Biskita Bogor.
Dedie mencontohkan, ketika pengguna naik dari halte Parungbanteng hendak ke Stasiun Bogor, maka penumpang harus turun di halte Ahmad Yani, dan naik kembali bus dengan rute yang berbeda untuk melanjutkan ke arah Stasiun Bogor.
"Koordinasi BPJT ini terkait dengan karcis terusan, kalau memang kita tidak berlakukan tarif terusan, nanti penumpang harus dua kali bayar. Ini sedang kita pikirkan dan juga mendorong IT BPTJ agar dapat menyelesaikan permasalahan ini," ungkap Dedie.
Dedie menjelaskan penerapan tarif terusan sendiri dibuat agar meringankan biaya yang dikeluarkan pengguna Biskita Transpakuan saat mulai diberlakukan nantinya.
"Misalkan begini, bayar sekali di halte Parungbanteng pukul 09.00, sampai di halte A Yani 09.30 WIB artinya masih satu tarif sampai ke Stasiun Bogor. Tetapi kalau tidak diselesaikan dari sisi sistem (tarif terusan) maka dia akan bayar dua kali," terang Dedie.
Oleh karenanya, Pemkot Bogor hingga kini belum segera mengumumkan penerapan tarif Biskita Transpakuan yang sebelumnya dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada awal Januari 2023.
Dedie beralasan penundaan pengumuman tarif Biskita Transpakuan karena beberapa pertimbangan aspek teknis yang musti diselesaikan.
Saat disinggung besaran tarif sebesar Rp5.500, Dedie kembali Pemkot Bogor masih mengkaji terkait Ability To Pay (ATP) yaitu Kemampuan masyarakat dalam membayar tarif dan Willingness To Pay (WTP) atau kemauan masyarakat dalam membayar tarif yang ada.
"Jadi dua unsur ini yang masih kita proses untuk didata dan dikaji, ini pak wali sedang mempelajari, sedang berfikir termasuk juga karcis ini bisa menjadi karcis terusan, karena kalau Rp5.500 tidak diberlakukan karcis terusan tarifnya ketinggian," ungkap Dedie.
"(Jika tidak ada penerapan karcis terusan) maka dari Parungbanteng ke Stasiun harus bayar Rp11. 000. (Artinya) tarif Biskita Bogor sehari Rp22.000. Kalau menurut pertimbangan pak wali masih terlalu mahal," tutup Dedie.
(Adi Wirman)
