POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menggerakkan seluruh jajaran dari tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk menangani masalah stunting secara serius.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), turun langsung untuk mencari langkah-langkah intervensi yang efektif.
Syarifah menekankan bahwa ada hubungan erat antara sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting dan program Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari buang air besar sembarangan.
"Kami menemukan bahwa stunting berkorelasi dengan kondisi fisik lingkungan yang kumuh. Di daerah dengan angka ODF yang tinggi, angka stunting juga tinggi. Oleh karena itu, pendekatan sanitasi sangat penting dalam penanganannya," jelasnya saat Evaluasi dan Monitoring TPPS di Bogor Creative Center (BCC) baru-baru ini.
Ia menegaskan pentingnya konsistensi dan komitmen dari semua perangkat daerah dalam mempercepat penanganan ODF.
Sebagai langkah nyata, Pemkot Bogor telah membentuk tim khusus untuk percepatan penurunan ODF.
"Kami telah bergerak secara bertahap. Dimulai dari dua kelurahan yang telah ODF, kini jumlahnya bertambah menjadi 18, dan ke depannya akan ada lebih banyak kelurahan yang mendapatkan bantuan," ungkap Syarifah.
Terkait stunting, Syarifah memaparkan dua target utama. Pertama, menurunkan angka stunting, dan kedua, mencegah keluarga yang berisiko stunting agar tidak mengalami stunting baru.
Dalam ekspos di hadapan semua lurah dan organisasi perangkat daerah (OPD) pendamping, camat mempresentasikan data stunting berdasarkan nama dan alamat setiap anak di bawah dua tahun (Baduta).
Dari data ini, akan terlihat anak-anak yang sudah atau belum mendapatkan intervensi, baik melalui corporate social responsibility (CSR), pemberian makanan tambahan, dan lainnya.
"Setiap anak memiliki persoalan yang berbeda. Misalnya, ada anak yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, atau ada faktor risiko dari orang tua. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat menurunkan angka stunting dan mencegah munculnya stunting baru," tambahnya.
Strategi penurunan stunting dengan intervensi langsung kepada Baduta ini menjadi fokus utama di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Sementara itu, keluarga berisiko stunting lainnya, seperti Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil (Bumil), dan Ibu Menyusui (Busui), akan mendapatkan intervensi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan puskesmas yang sudah memiliki program untuk penambahan vitamin dan pemeriksaan kesehatan.
Syarifah juga menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka stunting sebesar 15 persen dalam enam bulan ke depan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pencapaian target ini sangat berat, mengingat penurunan sebesar 0,5 persen saja sudah memerlukan waktu satu tahun penanganan.
"Data keseluruhan menunjukkan bahwa pada 2022, dari 2.300 anak yang mengalami stunting, jumlahnya turun menjadi 1.808. Kemudian, berdasarkan data penimbangan pada Agustus 2024, angka stunting kembali turun menjadi 1.588 anak atau mengalami penurunan sebesar 2,3 persen," tutup Syarifah.***
