KOTA BOGOR, POJOKBOGOR.ID - Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengatakan transformasi pemerintahan dari sistem konvensional menuju pemerintahan berbasis elektronik telah dilakukan sejak 2020.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Dedie, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemkot Bogor telah menjangkau hampir seluruh perangkat daerah.
Bahkan, ia menyebut indeks SPBE Kota Bogor termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
"Sejak tahun 2020, kami mencoba memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pemerintahan mulai beralih menjadi pemerintahan berbasis elektronik. Kami mencoba mengalihkan sistem pemerintahan yang sifatnya konvensional menjadi elektronik. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, indeks SPBE-nya termasuk yang tertinggi di Indonesia," ujar Dedie.
Ia menjelaskan, transformasi digital tersebut tidak hanya diterapkan dalam sistem internal pemerintahan, tetapi juga diperluas melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Ke depan, Pemkot Bogor menargetkan integrasi atau interoperabilitas antarsistem agar berbagai layanan pemerintahan dapat saling terhubung. Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa harus berhadapan dengan prosedur birokrasi yang berbelit.
"Sehingga ke depan kami akan mencoba memastikan bahwa pelayanan ini benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya.
Selain digitalisasi, Dedie menilai akurasi dan keterpaduan data kependudukan menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk itu, Pemkot Bogor tengah melakukan pemadanan data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan data milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tersebut dilakukan untuk membangun basis data sentral Kota Bogor sehingga berbagai program dan layanan pemerintah dapat berjalan berdasarkan data yang lebih akurat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, sejumlah persoalan turut dibahas, mulai dari pelayanan dasar, pengelolaan basis data, usulan pemerintah daerah, hingga berbagai aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan publik di daerah, termasuk kesiapan aparatur dan efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, DPR RI ingin memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Makanya kita membawa Ombudsman RI juga untuk melihat bagaimana kesiapan aparaturnya di sini. Kita kaitkan juga dengan KemenPANRB, Kemendagri, dan berbagai kebijakan yang mendasari pelayanan publik," ujar Agun.
Ia menambahkan, berbagai indikator, data, masukan, dan aspirasi yang diperoleh selama kunjungan akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat.
Selanjutnya, Komisi II DPR RI akan membahas berbagai temuan dan masukan tersebut bersama kementerian serta lembaga terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
