KOTA BOGOR, POJOKBOGOR.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menegaskan pentingnya standar pelayanan publik yang jelas, terukur, dan tepat sasaran.
Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bogor diminta tidak cepat berpuas diri dengan capaian penilaian pelayanan publik, melainkan terus melakukan pembenahan.
Penegasan tersebut disampaikan Denny saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Tahun 2026 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis (12/11/2026).
Forum tersebut membahas penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurut Denny, forum konsultasi publik bukan sekadar agenda formalitas, melainkan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap regulasi pelayanan.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan publik.
"Setiap pelayanan publik harus memiliki standar yang jelas. Peran serta bapak dan ibu sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan atau input agar regulasi yang disusun dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor," ujarnya.
Denny juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan harus diikuti dengan kemudahan akses bagi masyarakat. Karena itu, SOP yang disusun harus mampu memastikan pelayanan berlangsung lebih cepat, mudah, terukur, dan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, terdapat empat fokus utama penyempurnaan SOP Dinsos Kota Bogor.
Pertama, layanan sigap bencana, yang diarahkan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons dalam penanganan kondisi darurat. Standar pelayanan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarpihak ketika terjadi bencana.
Kedua, aksara disabilitas, yang berfokus pada akurasi serta sinkronisasi data penyandang disabilitas. Denny menekankan bahwa data yang valid dan terus diperbarui menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan sosial yang inklusif.
"Fokus kedua ini harus memberikan komitmen untuk mewujudkan layanan inklusif berbasis data yang valid dan terbarukan guna mengoptimalkan kesejahteraan penyandang disabilitas, termasuk SOP-nya," tegasnya.
Ketiga, penyempurnaan SOP Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk memperkuat pendampingan terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan psikososial.
Pada fokus yang sama, Pemkot Bogor juga membahas penertiban tata kelola perizinan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) agar lebih transparan dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Keempat, penyempurnaan SOP Penerima Bantuan Iuran (PBI), ground check, dan perwalian anak. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses verifikasi dan validasi data penerima layanan maupun bantuan pemerintah.
Khusus terkait PBI, Denny memberikan perhatian terhadap ketepatan pendataan penerima bantuan. Pasalnya, Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran cukup besar setiap tahun untuk program tersebut.
Menurutnya, tanpa mekanisme verifikasi dan validasi yang kuat, penyaluran bantuan berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, diperlukan SOP yang jelas agar anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Untuk jajaran Dinsos Kota Bogor dan perangkat daerah Pemkot Bogor, mari kita tindak lanjuti hasil forum konsultasi ini melalui tahapan-tahapan yang jelas. Masukan yang diberikan harus benar-benar dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan publik," tandasnya.
Melalui forum tersebut, Pemkot Bogor diharapkan mampu menghadirkan standar pelayanan yang tidak hanya tertulis dalam regulasi, tetapi juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
