BOGOR.POJOKSATU.id - Seorang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bogor, berinisial N.M., belum dapat mengambil ijazah kelulusannya lantaran masih memiliki tunggakan biaya administrasi sekolah sebesar Rp3 juta.
Meskipun telah dinyatakan lulus, sekolah tempatnya menempuh pendidikan menahan dokumen penting tersebut hingga semua kewajiban pembayaran diselesaikan.
Informasi mengenai jadwal pengambilan ijazah sempat diumumkan melalui grup WhatsApp siswa. Namun, karena belum mampu melunasi biaya administrasi, N.M. memilih tidak hadir.
Tunggakan tersebut berasal dari berbagai komponen, termasuk Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya daftar ulang, hingga seragam jurusan yang belum terbayar sejak ia duduk di bangku kelas 11.
Orang tua N.M. telah berupaya mencicil pembayaran tersebut sebisanya. Ayahnya sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan, sementara ibunya yang dulunya menjadi buruh pabrik kini sudah tidak lagi bekerja.
Demi membantu ekonomi keluarga, N.M. mulai bekerja serabutan sejak menginjak kelas 12.
Kini, ia bekerja sebagai tenaga harian lepas di sebuah gudang milik mitra e-commerce. Penghasilannya berkisar antara Rp160 ribu hingga Rp165 ribu per hari, tergantung pada jumlah hari kerja serta potongan biaya jika terjadi kerusakan barang.
“Kalau bayarannya kotor itu Rp185 ribu, tapi biasanya bersihnya sekitar Rp160 sampai Rp165 ribu. Soalnya kalau ada barang rusak, kena potongan,” ungkapnya.
Namun karena statusnya yang hanya pekerja tidak tetap, pendapatannya pun tidak menentu. Hal ini membuatnya sulit untuk melunasi sisa tunggakan sekolah.
Akibatnya, N.M. tak bisa mendapatkan ijazah yang dibutuhkannya untuk melamar pekerjaan secara resmi, termasuk jika ingin mencari peluang kerja di luar negeri.
“Kalau ada ijazah, saya bisa lebih mudah cari kerja. Bisa bantu keluarga juga kalau sudah punya penghasilan tetap,” ujarnya berharap.
Surat resmi dari pihak sekolah yang diterima N.M. menyatakan bahwa pengambilan ijazah hanya dapat dilakukan setelah seluruh tunggakan diselesaikan.
Kondisi ini menambah deretan kisah siswa-siswa dari keluarga prasejahtera yang terhambat meraih masa depan lebih baik hanya karena kendala administratif. ***
