POJOKBOGOR.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dengan menambahkan jumlah murid negeri, berimbas kepada sekolah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di Kota Bogor.
Hal itu disampaikan langsung dihadapan para anggota legislatif ketika Fraksi PAN DPRD Kota Kota Bogor melakukan kunjungan ke Kantor YPLP PGRI Kota Bogor yang berada di Jalan Merdeka, Kota Bogor, Kamis 16 Juli 2025.
Wakil Ketua YPLP PGRI Kota Bogor, Lela Hikmatullah, menyampaikan persoalan baru yang membuat PGRI Kota Bogor gelisah karena sepinya murid baru yang masuk ke sekolah PGRI.
Baca Juga: Rakor dengan Tito dan KDM, Bupati Rudy Susmanto dapat Catatan Apik selama Pimpin Kabupaten Bogor
Menurutnya, aturan dari Kementerian sudah sangat proporsional dengan menetapkan jumlah siswa dalam satu kelas seperti SD 28 siswa, SMP 32 siswa dan SMA 36 siswa.
Hanya saja, muncul kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan menambahkan 14 murid dalam 1 kelas, jadi total 50 anak dalam 1 kelas, menimbulkan gejolak baru di tubuh PGRI Kota Bogor.
"Jika 14 murid dikalikan dengan 10 SMA negeri, jumlahnya sudah 1.400 yang tersedot oleh PAPS (program afirmatif)," tutur Lela saat ditemui Pojokbogor.
Baca Juga: Leupeut Bogor Resmi Diluncurkan, Perpustakaan Kini Jadi Sarang Komunitas Kreatif dan Literasi!
Dengan kondisi demikian Lela, hal itu sangat berimbas pada sekolah sekolah PGRI di Kota Bogor, lantaran kekurangan murid.
"Kenapa kami "teriak"? Karena di PGRI juga banyak siswa kurang mampu. Dan untuk mendapatkan perlakukan yang sama, pihak sekolah memberikan subsidi kepada siswa tidak mampu tersebut, agar mendapatkan perlakuan yang sama," ungkap dia.
Tak hanya itu, banyak pengurus sekolah seperti TU dan guru yang harus digaji setiap bulannya bersumber dari SPP.
"Kami bingung bagaimana untuk honor guru nantinya," keluh Lela.
Sementara, sambung dia, bantuan pemerintah sudah dialokasikan khusus untuk sarana dan prasarana saja, sementara untuk pembayaran gaji dan honor dibebankan melalui SPP siswa.
Baca Juga: SPM Jadi Barometer Layanan Publik di Kota Bogor, Wakil Wali Kota Jenal Minta OPD Lebih 'Gercep'
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima berjanji akan mencari solusi memastikan siswa baru terutama dari masyarakat tidak mampu itu tidak ada yang putus sekolah.
"Kita tahu Badan Musyawarah Perguruan Swasta dan PGRI juga mempunyai lembaga pendidikan swasta yang banyak, tapi kami mengajak bicara agar sama-sama membuka ruang kemudahan untuk mereka. Tentunya sambil juga kami mendengar keluhan dari beliau-beliau yang mengelola pendidikan swasta ini," ungkap Safrudin.
Safrudin memaparkan, poinnya menurut dirinya tidak ada masalah bagi mereka, dahulu pernah dengan misalnya ada nya kesulitan membayar segala macam, tapi pihaknya juga bisa mengecek langsung ke lapangan.
"Pada intinya ini sesuatu yang positif, karena kami juga mendengar masukan-masukan bahwa ada banyak keluhan yang di sampaikan dalam kaitan pengelolaan sekolah segala macam ini."
"Jangan sampai mereka warga tidak mampu itu tidak bisa sekolah BMPS ini wadah musyawarah perguruan swasta mereka wadahnya para sekolah swasta, PGRI sendiri juga punya yayasan sendiri," terang Safrudin.
Sementara itu, Bendahara Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Hakanna mengatakan, intinya banyak yang disampaikan kepada Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, tentunya ini menjadi perhatian khusus untuk Pemkot Bogor agar bisa merealisasikan.
Tentunya DPRD Kota Bogor mendorong sebagai wakil rakyat, memastikan tidak ada anak anak yang putus sekolah dan bisa bersekolah."Bentuknya nanti seperti apa yang tidak mampu ini harus cepat mendapatkan pendidikan yang layak," tutur dia.
Di tempat yang sama, Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Achmad Rifky Alaydrus memaparkan, intinya PAN Kota Bogor satu semangat untuk masyarakat Kota Bogor, agar masyarakat bisa melanjutkan pendidikannya secara adil di Kota Bogor.
"Kami dari fraksi PAN berupaya mengambil beberapa masukan masukan dari pihak swasta dan PGRI di Kota Bogor. Jadi kondisinya untuk sekolah sudah cukup, tetapi tinggal bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi subsidi untuk masyarakat tidak mampu," tegasnya.
Rifky memaparkan, mungkin dari Komisi IV DPRD Kota Bogor akan memperjuangkan dan dari fraksi PAN akan mencoba mengusulkan Perda yang mungkin nanti di sepakati oleh Bapperida.
"Intinya kami semangat untuk masyarakat Kota Bogor agar mendapatkan pendidikan yang layak, adil, baik dan bisa mendapatkan pendidikan yang gratis untuk masyarakat yang tidak mampu," tambahnya.
Anggota fraksi PAN DPRD Kota Bogor lainnya, Karina Soerbakti menuturkan, tadi masih berdiskusi pastinya, masih bertukar pikiran saja dengan pihak perguruan swasta dan PGRI di Kota Bogor. Karena semua itu harus di kolaborasi dari begitu banyak stakeholder. "Kami juga tadi saling sharing masalah isunya seperti apa," pungkas dia.
