BOGOR.POJOKSATU.id - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan memusatkan perhatian pada penguatan layanan kesehatan dan pembenahan sektor pendidikan sepanjang tahun 2026.
Dua sektor tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan. Rudy mengakui bahwa persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Dengan cakupan wilayah yang luas—terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan—penyelesaian persoalan pendidikan membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat.
“Kalau menuntaskan belum, butuh waktu, butuh proses. Di mana 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ujar Rudy.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pada 2026 terdapat dua fokus utama yang akan dikejar secara serius, yakni sektor pendidikan dan kesehatan.
Untuk layanan kesehatan, Pemkab Bogor menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) secara penuh.
“Nanti Dinkes akan menyampaikan kepada publik bahwa kita insya Allah sudah UHC 100 persen di 2026. Kedua, dari sistem pendidikan, tata kelolanya sudah mulai kita perbaiki bersama-sama,” jelasnya.
Dari sisi infrastruktur pendidikan, Pemkab Bogor akan memprioritaskan perbaikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, baik kategori ringan maupun berat.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sarana belajar mengajar di seluruh wilayah.
“Walaupun belum tuntas dalam waktu 11 bulan, kita berupaya bersama-sama. Kesehatan dan pendidikan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita persiapkan lebih awal,” katanya.
Rudy juga menjelaskan bahwa ruang gerak pemerintah daerah pada 2025 relatif terbatas karena postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disahkan sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.
“Kami dilantik 20 Februari 2025, APBD disahkan 30 Desember 2024. Maka tahun 2026 menjadi momentum buat kami untuk mengejar ketertinggalan beberapa infrastruktur pendidikan yang masih belum tuntas,” terangnya.
Dengan demikian, sepanjang 2026 Pemkab Bogor akan memfokuskan kebijakan pada perbaikan infrastruktur pendidikan, penyempurnaan sistem pendidikan, serta peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Salah satunya nanti pada saat SPMB SD dan SMP, bagi masyarakat tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri tetapi diterima di swasta, maka biayanya akan ditanggung oleh Pemkab Bogor,” pungkas Rudy. ***
