POJOKBOGOR.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, bersama Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) Kabupaten Bogor dan Kelompok Wartawan (Pokwan) DPRD Kabupaten Bogor, menggelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jabar 2024.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Sekretariat Pokwan DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis, 10 Oktober 2024 dengan peserta sebanyak 50 jurnalis dan Prima DMI.

Mewakili KPU Jawa Barat, Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Aprian Wahyudi mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk mengedukasi warga dalam pemahaman mengenai Pilkada serentak di Jawa Barat.

Baca Juga: Rudy Susmanto jadi Tangan Kanan Prabowo Subianto di Kabupaten Bogor

Menurutnya, pada acara sosialisasi ini juga diharapkan para jurnalis menjalankan fungsi sebagai pilar keempat demokrasi, bisa ikut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluk beluk pilkada dalam pemilih pemula.

"Kami harapkan para jurnalis bisa ikut membantu kami (KPU) dalam mensosialisasikan kepada pemilih pemula di Kabupaten Bogor," kata Aprian.

Terlebih, Pemkab Bogor menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini sebanyak 85 persen.

"Tentunya ini perlu kerja sama antara pemerintah, penyelenggara, Prima DMI dan Pokwan, agar partisipasi ini bisa mencapai target," kata dia.

Perlu diketahui saat ini muncul isu terkait Pilkada Bogor sudah selesai, lantaran salah satu paslon yang diusung oleh 17 parpol mempunyai keunggulan lebih, sedangkan paslon satunya lagi hanya diusung satu parpol.

Baca Juga: BRI Catat Pertumbuhan Menjulang dalam Wealth Management, AUM Tembus Rp239,6 Triliun!

Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi kendala dalam mendongkrak partisipasi pemilih di Pilkada Bogor, karena masyarakat menilai sudah terlihat paslon mana yang akan menang menjadi calon bupati dan wakil bupati Bogor.

"Langkah kita saat ini tidak bosan terus melakukan sosialisasi ke bawah, baik di tingkat PPK maupun PPS. Saya juga mengajak kepada masyarakat bisa memilih siapa calon yang mempunyai visi misi yang sesuai untuk Kabupaten Bogor kedepan," imbuhnya.

Sementara Pengamat Politik sekaligus Pendiri LS Vinus Yusfitriadi menyoroti juga persoalan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024.

Berdasarkan survei hasil LS Vinus, tercatat kurang lebih ada sebanyak 56 persen pemilih di Kabupaten Bogor yang belum menentukan akan datang ke TPS.

"Kurang lebih 56 persen calon pemilih yang belum tentu datang langsung ke TPS itu hasil survei kami. Ini tentu menjadi PR bagi KPU agar terus mensosialisasikan kepada masyarakat," imbuhnya.

Baca Juga: Anak Abah Bogor Bicara: Sosok Dokter Rayendra dan Eka Maulana Sebagai Harapan Cawalkot Bogor 2024-2029

"Angka tersebut tentu cukup tinggi, tapi apakah bisa dikejar dengan waktu kurang dari dua bulan ini? Saya harap KPU bisa melakukan terobosan lain juga, jangan sampai juga masyarakat ini malas ke TPS karena yang dekat menjadi jauh," tambahnya.

Yus sapaan akrabnya juga menilai, bahwa menganggap bahwa Pemerintah terlihar tidak serius dalam Pemilu.

"Kita lihat saja seperti HJB, banner dipasang di mana-mana, tapi kalau Pemilu apakah seperti itu? Saya anggap ini Pemerintah tidak serius dalam Pemilu," tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bogor Angga Widyatama Putra mengatakan, saat ini masih banyak pemilih pemula atau bisa disebut gen z belum mengetahui secara utuh itu Pilkada.

"Tentu ini menjadi PR bagi kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kami juga di Prima DMI Kabupaten Bogor tentu siap membantu KPU Jabar untuk mensukseskan Pilkada serentak dengan lancar tanpa ada persoalan," singkatnya.

Baca Juga: Anak Abah Kota Bogor Solid Dukung Dokter Rayendra dan Eka Maulana di Pilwalkot 2024

Hal senada diungkapkan Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor Saeful Ramadhan, dia mengajak kepada jurnalis di Bumi Tegar Beriman untuk ikut mensosialisasikan Pilkada dengan catatan independen.

"Mengajak kepada jurnalis di Bogor turut mensosialisasikan Pilkada 2024, karena Pres ini sebagai pilar keempat demokrasi harus independen. Tapi kita juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat soal Pemilu," kata Eful. ***