POJOKBOGOR.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menyalurkan bantuan kompensasi dampak penutupan tambang di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Penyaluran tahap pertama itu bernilai Rp 3 juta per orang dan mulai diterima warga sejak pekan ini.

Namun, nominal bantuan tersebut memunculkan kembali pertanyaan di kalangan warga terdampak.

Sebab sebelumnya, pemerintah provinsi menjanjikan skema bantuan yang dinilai lebih komprehensif selama aktivitas tambang dihentikan.

“Memang sudah mulai disalurkan, tapi penyalurannya hanya Rp 3 juta untuk tahap pertama,” ujar tokoh masyarakat Cigudeg, Asep Fadlan, Kamis (22/01/2026).

Asep menyebut, bantuan tahap awal itu hanya menyasar sekitar 6 ribu warga.

Padahal jumlah warga terdampak penutupan tambang di wilayah Cigudeg dan sekitarnya diperkirakan mencapai sekitar 15 ribu orang.

“Sisanya belum ada kejelasan. Katanya masih terkendala administrasi,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa sejak awal masyarakat tidak menuntut bantuan uang tunai.

Yang diharapkan adalah aktivitas tambang kembali dibuka, mengingat sebagian besar tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang disebut memiliki izin resmi.

“Padahal masyarakat tidak minta kompensasi. Yang diminta itu sumber mata pencaharian dibuka kembali,” ujarnya.

Menurut Asep, jika ditemukan persoalan dalam operasional tambang, seharusnya pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan, bukan menutup seluruh aktivitas yang berdampak langsung pada penghasilan warga.

“Jangan ditutup semua. Selama tiga bulan masyarakat dihentikan aktivitasnya dan selama itu pula tidak ada pemasukan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait bantuan sosial selama tiga bulan, penyediaan lapangan kerja, hingga fasilitas kredit kendaraan tanpa uang muka.

“Seharusnya gubernur konsisten dengan janjinya. Memberikan bansos, menyiapkan pekerjaan, dan membantu ekonomi warga,” ujar Asep.

Lebih jauh, Asep mengatakan warga tidak mengetahui kondisi keuangan daerah. Masyarakat hanya berpegang pada janji yang telah disampaikan pemerintah.

“Ketika audit sudah dilakukan dan pembangunan jalan sudah selesai, seharusnya pemerintah memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat kami,” tandasnya.