CIBINONG, POJOKBOGOR.id - Komisi VII DPR RI menyoroti sejumlah hambatan pembiayaan yang dialami pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor.
Persoalan tersebut dibahas dalam kunjungan kerja spesifik yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026).
Rombongan DPR RI diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, yang hadir mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala dalam memperoleh tambahan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain pemerintah daerah, kegiatan tersebut melibatkan kementerian dan sejumlah lembaga perbankan untuk membahas kemungkinan penyelesaian masalah.
Pelaku UMKM Bogor Keluhkan Persyaratan Pinjaman
Ketua Tim Kunjungan Spesifik sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa pihaknya ingin mengetahui langsung permasalahan pembiayaan UMKM.
Menurutnya, akses modal masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan usaha.
Dalam pertemuan tersebut, pelaku UMKM menyampaikan keluhan mengenai persyaratan jaminan ketika mengajukan pinjaman.
Selain itu, terdapat persoalan batas usia pemohon serta keterbatasan kuota KUR di sejumlah bank.
“Sejumlah persoalan yang disampaikan pelaku UMKM di antaranya masih adanya persyaratan agunan untuk pengajuan pinjaman hingga Rp100 juta, kendala batas usia dalam mengakses KUR, serta keterbatasan kuota pembiayaan di sejumlah bank,” ujar Evita.
Berbagai keluhan tersebut kemudian dibahas bersama perwakilan lembaga keuangan yang mengikuti kegiatan.
Melalui pertemuan ini, Komisi VII DPR RI berupaya mendorong tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan pelaku usaha.
Perbankan Berikan Tanggapan Awal Terkait Kendala KUR
Sejumlah lembaga perbankan turut hadir untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan UMKM.
Di antaranya perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank BJB.
Sementara itu, Komisi VII DPR RI juga melibatkan Kementerian UMKM serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Evita menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah tanggapan awal dari pihak perbankan.
Salah satunya berupa komitmen untuk menindaklanjuti keluhan mengenai persyaratan agunan.
Selain itu, pihak bank memberikan penjelasan terkait ketentuan usia pemohon dan alternatif pembiayaan usaha.
Namun, hasil pembahasan tersebut masih memerlukan tindak lanjut sesuai mekanisme masing-masing lembaga keuangan.
UMKM Disarankan Mencari Alternatif Bank Penyalur KUR
Evita juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak hanya mengandalkan satu bank ketika membutuhkan pembiayaan.
Menurutnya, ketersediaan kuota KUR dapat berbeda pada setiap lembaga penyalur.
Apabila kuota pembiayaan pada satu bank telah habis, pelaku usaha dapat mempertimbangkan pengajuan melalui bank lain.
Langkah tersebut diharapkan memperluas pilihan pembiayaan bagi masyarakat.
Meski demikian, setiap permohonan tetap harus memenuhi persyaratan serta melalui proses penilaian dari bank penyalur.
Karena itu, pemahaman mengenai prosedur dan kelengkapan administrasi menjadi hal penting bagi calon penerima KUR.
Pemkab Bogor Siapkan Pendampingan Usaha dan Akses Pembiayaan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membantu pengembangan UMKM.
Menurutnya, dukungan Pemkab Bogor tidak terbatas pada akses permodalan.
Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan administrasi dan pengembangan usaha.
Pendampingan tersebut mencakup aspek teknis, pengelolaan usaha, serta upaya menghubungkan pelaku UMKM dengan lembaga perbankan.
Melalui dukungan itu, pelaku usaha diharapkan lebih siap memenuhi persyaratan pembiayaan dan meningkatkan kapasitas usahanya.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan perbankan diperlukan agar berbagai hambatan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Aspirasi UMKM Diharapkan Berlanjut Menjadi Solusi Nyata
Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bogor menjadi kesempatan untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan pihak yang berkaitan langsung dengan pembiayaan usaha.
Berbagai persoalan yang muncul diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan akses permodalan.
Selain itu, keterlibatan kementerian dan perbankan membuka ruang koordinasi untuk membahas kebutuhan pelaku usaha.
Bagi UMKM, akses pembiayaan dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendukung pengembangannya.
Namun, kemudahan akses modal tetap perlu diimbangi dengan pendampingan dan pengelolaan usaha yang baik.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Bogor bersama Komisi VII DPR RI dan lembaga perbankan diharapkan dapat memperkuat dukungan bagi pertumbuhan UMKM.






