BOGOR.POJOKSATU.id – DPRD Kabupaten Bogor mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap vila-vila yang beroperasi di kawasan Puncak.
Langkah tersebut dinilai dapat membuka potensi penerimaan daerah di tengah tekanan terhadap kondisi fiskal Kabupaten Bogor.
Dorongan itu muncul setelah adanya pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap ruang fiskal daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan pemerintah daerah perlu mencari sumber pendapatan lain agar pelaksanaan program pembangunan tidak terlalu bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
"Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kebijakan pusat untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Tentu potensi-potensi itu yang harus kita optimalkan. Jangan hanya mengeluh, daerah harus punya ide dan gagasan untuk meningkatkan pendapatan sendiri," ujar Sastra di Cibinong.
Salah satu potensi yang menjadi perhatian DPRD adalah aktivitas penyewaan vila di kawasan wisata Puncak.
Menurut Sastra, terdapat ribuan vila yang beroperasi di kawasan tersebut, tetapi sebagian di antaranya disebut belum terdata sehingga potensi penerimaan pajaknya belum dapat dimaksimalkan.
Untuk itu, DPRD mengusulkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor membentuk tim atau satuan tugas khusus untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.
"Kami mengusulkan ke Bappenda untuk membentuk Satgas guna memverifikasi keberadaan vila-vila tersebut. Jika dihitung, ada ribuan vila di kawasan Puncak yang belum bisa dipungut pajaknya, padahal potensi pendapatannya sangat besar," katanya.
Selain sektor vila, DPRD juga menyoroti pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai belum produktif.
Aset-aset tersebut didorong untuk dievaluasi dan, bila memungkinkan, dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendataan objek pajak dan optimalisasi aset daerah diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Bogor. ***
