POJOKBOGOR.id – Krisis air bersih di Kabupaten Bogor belum menunjukkan tanda berakhir. Hingga 5 September 2026, dampak kekeringan tercatat telah meluas ke 33 kecamatan dan 178 desa/kelurahan.

Data tersebut juga menunjukkan besarnya jumlah masyarakat yang ikut terdampak. Sebanyak 88.670 kepala keluarga atau sekitar 304.210 jiwa tercatat mengalami dampak kekeringan.

Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor sejak 10 Juni 2026. Berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan, total 4.808.000 liter air bersih telah disalurkan melalui 838 rit distribusi.

Baca Juga: HATI-HATI! Pemilik KTP dengan Ciri-ciri Ini Bisa Dicoret dari Bansos, Cek NIK Sekarang

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekeringan di Bogor sudah berada pada skala yang tidak bisa dianggap sebagai gangguan sementara.

 

304 ribu jiwa terdampak

Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Bogor menunjukkan kekeringan kini mencakup 33 kecamatan dan 178 desa/kelurahan.

Jumlah warga terdampak mencapai 88.670 KK atau sekitar 304.210 jiwa. Bantuan air bersih disalurkan secara berkala melalui ratusan titik distribusi untuk menjangkau wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.

Baca Juga: Akibat Jaringan Eror, Ratusan Pasien BPJS Kesehatan di Bogor Numpuk Dipendaftaran

Artinya, kebutuhan air bersih bukan hanya dirasakan oleh beberapa desa tertentu.

Cakupan penanganan sudah membentang di sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor.

 

Lebih dari 4,8 juta liter air dikirim

Sejak penanganan dimulai pada 10 Juni 2026, BPBD terus melakukan pengiriman air ke wilayah yang membutuhkan.

Hingga 5 September, jumlah air yang telah disalurkan mencapai 4,808 juta liter melalui 838 rit distribusi. Air tersebut diberikan langsung kepada masyarakat dan juga digunakan untuk mengisi toren atau penampungan umum agar dapat digunakan secara bersama-sama.

Jika dihitung rata-rata secara sederhana, volume tersebut setara lebih dari 5.700 liter per rit distribusi.

Baca Juga: Antisipasi Abu Vulkanik, Pemkab Bogor Terapkan PJJ untuk Siswa PAUD hingga SMP

Angka ini menunjukkan betapa intensifnya mobilisasi air yang dibutuhkan selama kemarau.

Namun distribusi dengan mobil tangki pada dasarnya merupakan solusi tanggap darurat. Persoalan jangka panjang tetap berada pada ketersediaan sumber air yang mampu bertahan ketika kemarau berlangsung lebih lama.

 

Kemarau belum sepenuhnya bergeser

Kondisi tersebut juga sejalan dengan prakiraan BMKG.

BMKG menyatakan puncak musim kemarau 2026 berada pada periode Juli–September, sementara September masih menjadi salah satu bulan ketika sebagian wilayah mengalami puncak kemarau.

Dalam prakiraan September 2026, BMKG memperkirakan 75,05 persen wilayah Indonesia berada pada kategori curah hujan rendah, yaitu 0–100 milimeter per bulan.

Baca Juga: Kembali Digelar, CFD Jalan Sudirman Bogor Masih Sepi Pengunjung

Untuk periode 4–10 September 2026, BMKG juga menyebut awal September masih diwarnai kondisi panas dan kering di sejumlah wilayah, meski hujan lokal tetap berpeluang terjadi. Jawa Barat termasuk wilayah yang perlu mewaspadai angin kencang pada periode tersebut.

Bagi Kabupaten Bogor, kondisi ini berarti pemulihan sumber-sumber air belum bisa sepenuhnya diandalkan hanya dari hujan lokal.

 

Air jadi persoalan sehari-hari

Ketika sumber air warga mulai berkurang, dampaknya bukan sekadar kesulitan memperoleh air minum.

Kebutuhan mandi, mencuci, sanitasi, peternakan maupun aktivitas ekonomi rumah tangga ikut terdampak.

Karena itu, keberadaan toren umum menjadi penting sebagai penyangga sementara.

Baca Juga: Kembali Digelar, CFD Jalan Sudirman Bogor Masih Sepi Pengunjung

Namun, bantuan air yang datang melalui mobil tangki tetap memiliki keterbatasan. Distribusi harus dilakukan berulang kali, sementara kebutuhan masyarakat berlangsung setiap hari.

Inilah alasan mengapa penanganan kekeringan perlu dilihat dalam dua horizon sekaligus: bantuan darurat untuk kebutuhan saat ini dan penguatan sumber air untuk menghadapi kemarau berikutnya.

 

Bogor perlu bersiap menghadapi pola kemarau

Data BMKG menunjukkan sebagian zona musim di Bogor mengalami musim kemarau yang waktunya bisa bergeser dan bahkan lebih panjang dari normal. Dalam pemutakhiran prediksi 2026, sebagian wilayah Bogor tercatat mengalami puncak kemarau pada Agustus atau September, tergantung zona musimnya.

Situasi tersebut membuat kebutuhan pengelolaan sumber air semakin penting.

Embung, sumur, jaringan air, penampungan komunal dan perlindungan terhadap sumber mata air menjadi bagian dari persoalan yang perlu dipikirkan di luar penyaluran bantuan darurat.

Jika kemarau terus berlangsung, tekanan pada sumber air akan semakin besar.

Baca Juga: Kementerian Lingkungan Hidup Turunkan SPKU ke Bogor, Hasil Cek Udara Ditunggu Senin Sore

 

Warga diminta ikut menghemat air

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga memiliki peran untuk menjaga ketersediaan air.

Penggunaan air secara berlebihan perlu dihindari, sementara sumber air yang masih tersedia harus dijaga agar tidak tercemar maupun rusak.

Masyarakat yang mengalami krisis air bersih juga perlu segera menyampaikan laporan kepada BPBD supaya distribusi bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Hal ini menjadi semakin penting karena cakupan kekeringan sudah mencapai 33 kecamatan.

 

Pertanyaan besarnya bukan lagi berapa liter yang dikirim

Angka 4.808.000 liter memang menunjukkan besarnya upaya distribusi air selama hampir tiga bulan.

Tetapi ukuran keberhasilan penanganan kekeringan pada akhirnya bukan hanya berapa banyak air yang sudah dibawa dengan truk tangki.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa lama bantuan tersebut mampu menopang kebutuhan warga dan kapan sumber air masyarakat kembali normal?

Dengan 304.210 jiwa yang terdampak hingga 5 September, persoalan kekeringan di Kabupaten Bogor jelas belum selesai.

Baca Juga: Abu Vulkanik Anak Krakatau Selimuti Bogor, Warga Tetap Beraktivitas dengan Pembatasan

Untuk sementara, air terus dikirim ke wilayah yang membutuhkan.

Namun untuk jangka panjang, Bogor membutuhkan strategi agar setiap musim kemarau tidak selalu berujung pada antrean distribusi air.