POJOKBOGOR.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggaungkan kembali program Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas Lahan (Gemapatas).
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II pun langsung merealisasikan program tersebut di wilayah timur Kabupaten Bogor. Program ini diharapkan dapat meminimalisir konflik agraria.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II M Gugus Perdana menjelaskan, program Gemapatas ini dapat menurunkan imbas negatif seperti sengketa lahan, maupun tumpang tindih lahan.
Baca Juga: Lagi Jualan, Tukang Kopi Keliling Alun Alun Kota Bogor Meninggal Mendadak
"Kami mengajak masyarakat agar antusias dan peduli terhadap batas lahan masing-masing, selain melindungi dari pergeseran faktor alam, juga terbukti menurunkan imbas negatif seperti sengketa lahan, overlap dan tumpang tindih kepemilikan lahan yang berpotensi pada konflik di masyarakat," kata Gugus Perdana.
Berdasarkan data, sejak diaplikasikan pada tahun 2023, program pemberian tanda batas bersama masyarakat ini mampu menurunkan tingkat risiko konflik agraria.
Sempat terhenti pada 2024 karena faktor transisi politik, tahun 2025 sat ini kembali dilanjutkan dengan menargetkan masyarakat tingkat menengah ke bawah untuk melindungi lahannya dengan pemberian tanda batas, sesuai pemetaan dan aturan yang ada.
Gerakan pemberian tanda batas tanah yang dilakukan serentak seluruh Indonesia dibuka langsung oleh menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Purworejo Jawa Tengah.
Diikuti puluhan kanwil dan kantah seluruh Indonesia. Program ini menargetkan konflik yang disebabkan sengketa lahan di masyarakat bisa ditekan dan selanjutnya tak terjadi lagi.
"Di Bogor II misalnya, sebagai kantor pelayanan yang terbilang masih muda, menjadi potensial menjalankan program program negara terkait pelayanan agraria, mengingat di tujuh kecamatan wilayah layanan, masyarakat berharap banyak untuk kemudahan pelayanan legalitas lahan yang mereka miliki," jelas Gugus. ***
