BOGOR.POJOKSATU.id - Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Bogor.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengimbau Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk lebih bijak dan efisien dalam menggunakan kendaraan dinas.
Menurut Sastra, kendaraan dinas berpelat merah tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Karena itu, kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan pengeluaran operasional pemerintah apabila penggunaan kendaraan dinas tidak dikendalikan.
"Kami mengimbau ASN untuk lebih efisien dalam penggunaan kendaraan dinas, terutama di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi saat ini," ujar Sastra Winara.
Ia menilai langkah penghematan perlu dilakukan agar anggaran pemerintah daerah dapat digunakan secara lebih optimal untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain mengurangi penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan yang tidak terlalu mendesak, DPRD Kabupaten Bogor juga mendorong Pemkab Bogor kembali menggalakkan program bersepeda ke kantor.
Menurut Sastra, kebijakan tersebut tidak hanya mampu menekan konsumsi BBM, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi para ASN.
"Program bersepeda ke kantor bisa menjadi salah satu solusi. Selain menghemat BBM, juga baik untuk kesehatan dan mendukung gaya hidup yang lebih sehat," katanya.
Ia menambahkan bahwa efisiensi penggunaan energi harus menjadi perhatian bersama, terutama saat harga bahan bakar mengalami kenaikan.
Dengan adanya imbauan tersebut, ASN di lingkungan Pemkab Bogor diharapkan dapat mulai menerapkan pola penggunaan kendaraan yang lebih hemat dan efektif, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga efisiensi anggaran daerah.
Kenaikan harga BBM non-subsidi sendiri diperkirakan akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk biaya operasional kendaraan pemerintah yang setiap hari digunakan untuk mendukung pelayanan publik.***
