POJOKBOGOR.id - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut masih ada 16 sekolah di Kabupaten Bogor, yang mendapat pengamatan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, terutama dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Saat ini, BPK tengah melakukan audit terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2024. Rudy ingin Kabupaten Bogor mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualiam (WTP) untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rudy mengapresiasi para kepala sekolah yang telah bekerja dengan baik dalam pengelolaan keuangan di sekolah, mengigat temuan BPK pada tahun 2024 menurun drastis dibanding tahun 2023 yang mencapai 129 sekolah.
Baca Juga: Bakteri E. Coli dan Salmonella Tak Hanya Ditemukan di Menu MBG, Dinkes Kota Bogor Ungkap Fakta Baru
"Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, para guru yang terkadang sudah bekerja dengan baik masih dianggap salah, apalagi kerjanya salah. Kita butuh guru, kepala sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik putra-putri kita," tegaa Rudy, Selasa 13 Mei 2025.
Dalam proses audit BPK ini, Rudy Susmanto ingin adanya deteksi dini terhadap dugaan penyimpangan keuangan daerah tahun 2024 agar bisa diselesaikan secepat mungkin, terutama jika berkaitan dengan administrasi keuangan.
"Yang menyangkut administrasi, kita minta tindak lanjutnya sekarang. Sehingga secara administrasi tidak ada temuan. Kita punya komitmen bersama supaya kita mendapata WTP dan mengembalikan kepercayaan publik kepada Pemkab Bogor bahwa kita ingin mengembalikan tata kelola pemerintahan yang bersih bebas KKN," tegas Rudy.
Baca Juga: Bappenda Kabupaten Bogor Terus Perbarui Sistem Informasi Objek Pajak
Rudy Susmanto menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencerminkan kinerja tata kelola keuangan kita bersama. Hari ini merupakan pemeriksaan pertama di masa kepemimpinan saya dan Wakil Bupati Ade Ruhandi. Kami sangat menyadari pentingnya momentum ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor,” ungkap Rudy.
Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan panjang Kabupaten Bogor dalam pengelolaan keuangan daerah telah melalui berbagai fase, termasuk pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terakhir pada tahun 2020. Namun dalam empat tahun terakhir (2021–2024), Kabupaten Bogor hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Ini adalah momentum bersama. Kita ingin kembali meraih predikat WTP, tapi dengan cara yang benar, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Dua hari terakhir proses pemeriksaan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tambah Rudy.
Baca Juga: Bupati Bogor Berikan Bonus untuk Atlet Berprestasi dalam PON XXII dan Peparnas 2024
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak bisa dicapai hanya oleh pimpinan daerah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh unsur birokrasi, termasuk SKPD, BUMD, para camat, lurah, dan kepala desa.
“Kami ingin Pemerintah Kabupaten Bogor ke depan berjalan dengan sehat, menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Saya dan Pak Ade Ruhandi tidak bisa membangun sendiri. Kita butuh dukungan dari seluruh pihak, terutama dari internal pemerintah,” tegasnya. ***
