POJOKBOGOR.id - Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, menggelar Rapat Konsolidasi Regional Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah Jawa Barat, Banten dan Daerah Khusus Jakarta di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Senin 13 Oktober 2025.
Rapat ini digelar untuk meningkatkan tata kelola MBG, dirangkaikan dengan ikrar bersama antara Kepala SPPG, Ahli Gizi, mitra dan perwakilan yayasan.
Dalam rapat itu, BGN mewajibkan SPPG untuk melakukan rapid test, demi enjamin kualitas program MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku sudah menyebarkan sejumlah kontak vendor penyedia rapid test untuk kemudian digunakan SPPG.
"(Rapid test) kita akan terapkan segera di seluruh SPPG yang sekarang beroperasi maupun wkan beroperasi. Kami sudah edarkan nomor-nomor yang bisa menjual rapid," kata Dadan.
Penerapan rapid test telah diuji coba terhadap 10 SPPG pada pekan lalu. Menurutnya, penerapan rapid test tersebut merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah ingin memastikan MBG untuk siswa di sekolah berada dalam kondisi yang baik, tidak menimbulkan keracunan ataupun masalah.
Baca Juga: Kecelakaan Maut Sepeda Motor di Pabangbon, Pengemudi Tewas di Tempat dan Penumpang Luka di Kepala
"Jadi ini bagian sesuai perintah Presiden. Dalam waktu dekat harus ada (rapid test) di setiap SPPG, karena hampir di semua SPPG yanh dilakukan Polri sudah dari awal melakukan itu," jelas Dadan.
Ada sekitar 15 vendor penyedia rapid test yang telah disiapkan BGN. Nantinya, vendor tersebut bisa dikerjasamakan dengan SPPG di seluruh Indonesia. "Jadi vendornya sudah kami siapkan" tegas Dadan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan, pemerintah berupaya memperketat pengawasan MBG dan dibahas dalam Rapat konsolidasi, adalah bentuk perjuangan memberikan program yang baik kepada masyarakat.
Baca Juga: BGN Konsolidasikan Daerah Perkuat Tata Kelola MBG, Begini Respon Wakil Wali Kota Bogor
"Dengan konsolidasi ini pelayanan, pemanfaatan dan penerima MBG ini lebih baik lagi, bisa lebih dirasakan manfaatnya dan aman tidak ada lagi kejadian kejadian keracunan dan sebagainya," kata Erwan.
Menurutnya, selain penerapan rapid test, SPPG juga diwajibkan memiliki sertifikat higienis untuk menjamin kualitas MBG.
"Seluruh SPPG diwajibkan memiliki sertifikat higienis dan juga sanitasi. Sehingga semua betul betul terjamin. Tidak ada lagi kejadian seperti kemarin (keracunan)," tandas Erwan.
Ditempat yang sama, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan, Pemkab Bogor berkomitmen penuh mendukung program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat gizi dan sumber daya manusia bangsa melalui program MBG.
Baca Juga: MIRIS! Bukannya Turun, Kasus Bayi Terlantar di Kota Bogor Setiap Tahun Justru Semakin Meningkat
"Kami sangat mengapresiasi atas terlaksananya Konsolidasi ini, hal ini sangat penting agar pelaksanaan MBG berjalan optimal, terutama pada aspek pemenuhan gizi, keamanan, berkualitas dan higienis," ungkap Rudy.
Lanjut Rudy, Pemerintah Kabupaten Bogor mempersiapkan 238 titik untuk dapur MBG yang akan dibuka di Kabupaten Bogor. Dari 238 dapur itu, sudah beroperasi 100 dapur lebih, dan saat ini sedang proses verifikasi 90 dapur lainnya.
"Target totalnya adalah 570 dapur, dan hari ini sudah beroperasi kurang lebih sekitar 230 lebih dapur. Tentunya, dari dinas kesehatan dan lingkungan hidup sudah mempersiapkan sertifikasi untuk SLHS, dan juga kemarin sudah dibahas dengan berbagai pihak, terkait pengelolaan sampah dari masing-masing dapur. Pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik dan menyambut sangat positif dari program yang direncanakan oleh Pemerintah pusat ini," tegas Rudy. ***
