BOGOR.POJOKSATU.id - Aksi premanisme kembali mencuat di wilayah Kabupaten Bogor. Kali ini terjadi di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, pada 1 Juni 2025.

Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sekelompok orang melakukan tindakan intimidatif secara terang-terangan terhadap seorang pelaku usaha setempat.

Insiden tersebut langsung mendapat perhatian dari aparat kepolisian. Kapolsek Gunung Putri, AKP Aulia Robby Kartika Putra, menyampaikan bahwa korban telah resmi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Dalam laporannya, korban mengaku mengalami tindakan pemerasan serta dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah individu yang terekam dalam video.

Menyikapi laporan tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat. Korban telah diperiksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan terlapor pun telah dipanggil untuk menjalani proses klarifikasi di hadapan penyidik.

Proses hukum kini tengah berjalan untuk memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.

Kapolsek Aulia Robby menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk aksi premanisme, terutama yang meresahkan masyarakat dan mengganggu dunia usaha.

Ia menekankan bahwa wilayah hukum Polsek Gunung Putri harus bebas dari praktik-praktik kekerasan dan intimidasi, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga, termasuk para pelaku usaha yang tengah berjuang dalam roda perekonomian lokal.

“Tidak ada tempat bagi premanisme di wilayah hukum kami. Kami akan bertindak tegas terhadap siapapun yang mencoba menciptakan ketakutan dan merugikan masyarakat,” tegas AKP Aulia Robby dalam keterangannya kepada media.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak segan melaporkan segala bentuk intimidasi atau pemerasan yang mereka alami atau saksikan.

Polisi memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan dengan cepat dan profesional demi menciptakan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah adalah bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan terus meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap oknum-oknum yang mencoba mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal. ***