POJOKBOGOR.id – Bupati Bogor Rudy Susmanto menargetkan meninggalkan warisan pemerintahan yang tidak berafiliasi dengan kelompok atau kepentingan politik tertentu ketika masa kepemimpinannya berakhir pada 2029.
Rudy menyebut konsep tersebut sebagai “Bogor tanpa warna”, yakni pemerintahan yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor tanpa membawa identitas politik maupun kelompok tertentu.
“Bogor 2029 nanti, yang bisa saya berikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor adalah Bogor tanpa warna, kecuali warna masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Rudy.
Baca Juga: KPK Mulai Bedah Mekanisme Upah Pungut Bappenda Bogor, 4 Pejabat Diperiksa
Rudy menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak boleh menjadi representasi kelompok tertentu, termasuk kelompok politik yang memiliki kaitan dengan dirinya.
Ia bahkan memastikan tidak ingin meninggalkan “warna Rudy Susmanto”, baik sebagai bupati maupun identitas politik lainnya, dalam roda pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Tidak ada warna Rudy Susmanto, tidak ada warna Ketua DPRD Kabupaten Bogor, tidak ada warna siapa pun juga, kecuali warnanya masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Baca Juga: Sekda Bogor Tegaskan Kasus Tuntutan Perbendaharaan Dituntaskan
Menurut Rudy, Kabupaten Bogor merupakan milik seluruh masyarakat. Karena itu, pelayanan pemerintahan harus diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial, kelompok, suku, agama maupun pilihan politik.
Ia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. ASN, kata Rudy, tidak boleh membawa kepentingan kelompok tertentu dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Rudy menyebut kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu menjalankan peran sebagai pimpinan yang melayani masyarakat, bukan sekadar pejabat struktural.
Baca Juga: Bupati Bogor Targetkan Sekolah dan Jalan Rusak Tuntas 2027–2028
“Saya pastikan Bogor saya pimpin lima tahun ke depan, ASN Bogor adalah ASN yang mencintai rakyat Bogornya,” katanya.
Rudy menyebut tantangan pelayanan publik di Kabupaten Bogor sangat besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 6,1 juta jiwa, pelayanan masyarakat ditopang sekitar 44 ribu ASN yang tersebar di perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, rumah sakit hingga puskesmas.
Karena itu, ia menilai pembangunan Kabupaten Bogor tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha dan berbagai elemen lainnya diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun dengan kebhinekaan,” tegasnya.
Rudy menyadari masa kepemimpinannya memiliki batas waktu. Karena itu, ia ingin menggunakan periode tersebut untuk membangun fondasi pemerintahan yang dapat diteruskan oleh pemimpin Kabupaten Bogor berikutnya.
Ia berharap, ketika masa kepemimpinannya berakhir, masyarakat semakin memiliki rasa kepemilikan terhadap daerahnya. Di sisi lain, ASN diharapkan semakin menempatkan pelayanan publik sebagai tugas utama.
Baca Juga: Ada KPM Bisa Terima PKH dan BPNT Rapelan September 2026, Saldo Berpotensi Masuk Sekaligus
“Bogor bukan milik siapa pun kecuali milik masyarakat Kabupaten Bogor sendiri. Tidak akan ada warna kelompok Rudy Susmanto di situ,” pungkas Rudy. ***
