POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan grafik meningkat dalam pengelolaan keuangan dan tata pemerintahan, berdasarkan Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, skor MCP Kabupaten Bogor pada 2024 mencapai 91 dari sebelumnya pada Oktober 2023 hanya 75.

Peningkatan itu, kata dia, terjadi setelah adanya perbaikan tata kelola, seperti perencanaan, penganggatan, manajemen SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pajak daerah, pengawasan APIP hingga pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: KPK Datangi Dedie Rachim, Kira Kira Ngapain Yah

"Karen telah dilakukan penguatan, skor MCP Kabupaten Bogor meningkat menjadi 91," kata dia, Rabu, 21 Mei 2025.

Ia berharap, Pemkab Bogor terus meningkatkan kinerja baiknya atau minimal mempertahankan skor MCP, dengan terus memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah daerah harus berorienyasi terhadap kemanfaatan kepada masyarakat dalam penyusunan anggaran.

Baca Juga: Pengumuman, Berikut Informasi Jadwal dan Persyaratan Pengambilan Race Pack Bogor City Trail 2025 di Balaikota

"Dalam pengadaan barang jasa harus benar. Penyedia jasa benar-benar memiliki kemampuan. Selain itu, karena jumlah masyarakatnya sangat banyak, maka ASN Kabupaten Bogor dalam melayani masyarakat haruslah extra ordinary dan progresif," tegasnya.

Ia menegaskan, apabila skor MCP ASN Kabupaten Bogor anjlok, maka Dana Alokasi Khusus (DAK) - Dana Alokasi Umum (DAU) akan diminta dievaluasi Kementerian Keuangan.

"Harapan kami skor MCP ASN Kabupaten Bogor semakin baik. Jika anjlok maka kami bisa merekomendasikan ke Kementerian Keuangan dan BPKP agar DAK - DAU dievaluasi dan langkah itu bagian dari memotivasi pemerintah daerah," katanya.

Baca Juga: Parkiran Stasiun Bogor Sampai Makan Trotoar, Pengelola Langsung Kena Damprat Wakil Wali Kota

Bupati Bogor Rudy Susmanto menerangkan untuk memperbaiki pengelolaan aset, dengan melakukan digitalisasi data aset pemerintah daerah hingga memperbaiki layanan publik

"Seperti kami akan menambah jumlah Pokja di Layanan Pengadaan Barang Jasa (LPBJ) dan menambah personel di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugasnya melayani masyarakat.

"Pemkab Bogor akan terus memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah yamg bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," kata Rudy. ***