POJOKBOGOR.id - Ombudsman RI mencatat terdapat lima permasalaham dalam kebijakan pupuk bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus menjelaskan, permasalah dalam program pupuk bersubsidi meliputi alur distribusi dan sasaran yang dapat menikmati program ini.
"Permasalahan pokok dalam kebijakam pupuk bersubsidi ini berdasarkan hasil kajian dan investigasi," kata Bobby dalam workshop 'Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi' di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Kamis (3/8).
Baca Juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Serius Benahi Distribusi Pupuk Bersubsidi
Permasalahan pertama, yaitu mengenai tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan. Kedua, permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran.
Ketiga, pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat. Keempat, permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka.
Kelima, permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi.
Bobby mengatakan, Ombudsman RI memberikan perhatian khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi, salah satunya melalui workshop tersebut.
"Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik di sektor pertanian," kata Bobby.
Menurutnya, workshop itu akan menjadi momentum yang penting bagi instansi-instansi yang terlibat untuk mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi.
"Semoga tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik kedepannya dan Petani Kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk bersubsidi," tuturnya.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, sangat serius dalam membenahi implementasi pupuk bersubsidi agar lebih akurat dan tepat sasaran, terutama dalam menghadapi dampak El Nino.
"Pupuk ini menjadi sangat penting karena ini berkait dengan produktivitas, terutama padi yang kita butuhkan. Kita juga menghadapi climate change, hadapi El Nino, menghadapi krisis pangan dunia," ujar Syahrul Yasin Limpo, usai workshop 'Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi' di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Kamis (3/8).
Syahrul Yasin Limpo menilai, permasalahan implementasi program pupuk bersubsidi menjadi konsentrasi bagi Kementan RI untuk dibenahi agar berjakan massif dan efektif. Terlebih, El Nino berdampak serius pada sektor pertanian
"Bahkan, ini bagian dari perubahan iklim dan El Nino berujung pada krisis pangan dunia. Meski begitu, bulan ini masih bisa panen 850 ribu hektare. Bulan depan ada cadangan di atas 800 ribu hektare," kata Syahrul Yasin Limpo.
Selain itu, Syahrul Yasin Limpo mengakui bahwa telah mempersiapkan 500 hektar untuk mendorong produksi pertanian jika terjadi dampak dari produktivitas yang menurun.
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ingatkan Pemkab Bogor Jaga Sektor Pertanian dan Revisi Tata Ruang
Syahrul Yasin Limpo pun optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman RI dan PT Pupuk Indonesia dapat memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat.
"Tentu kita berharap menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh-jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang-orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi," kata Syahrul Yasin Limpo.
Pasalnya, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu.***
