BOGOR.POJOKSATU.id - Kebijakan pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sementara tidak beroperasi menuai sorotan publik.

Pasalnya, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar meskipun sejumlah dapur program tersebut tengah ditutup sementara.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa insentif tetap diberikan karena pengelola dan tenaga kerja di SPPG masih menjalankan sejumlah aktivitas non-operasional.

“Untuk yang sementara tetap diberi (insentif Rp 6 juta per hari), karena dia harus mengurus yang lain-lain dan karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat penutupan. Sekarang berkurang sedikit, sekitar 1.720-an (SPPG yang ditutup sementara),” ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, terdapat sekitar 1.720 SPPG yang saat ini tidak beroperasi sementara. Namun, masing-masing unit tetap menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari.

Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran yang dikeluarkan negara mencapai:

1.720 SPPG × Rp6.000.000 per hari = Rp10.320.000.000

Artinya, pemerintah mengeluarkan sekitar Rp10,32 miliar setiap hari untuk dapur yang tidak beroperasi.

Jika dikalkulasikan lebih lanjut, nilainya menjadi:

- Per hari: Rp10,32 miliar

- Per minggu: Rp72,24 miliar

- Per bulan: Rp309,6 miliar

- Per tahun: Rp3,76 triliun*

Dengan asumsi penutupan berlangsung selama satu tahun penuh.

Angka tersebut memicu perdebatan publik, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran negara. Sebagai perbandingan, nilai Rp3,76 triliun disebut setara dengan anggaran program beasiswa LPDP dalam satu tahun.

Di satu sisi, pemerintah beralasan bahwa insentif tetap diperlukan untuk menjaga kesiapan operasional SPPG, termasuk pelatihan tenaga kerja dan penyesuaian sistem selama masa penutupan.

Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai efisiensi dan urgensi pengeluaran tersebut, terutama ketika fasilitas tidak melayani masyarakat secara langsung.

Isu ini pun berkembang menjadi diskursus publik yang lebih luas terkait transparansi anggaran dan prioritas belanja negara.

Sejumlah pihak mendorong agar pemerintah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai dasar kebijakan tersebut, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dengan besarnya nilai anggaran yang terlibat, kebijakan ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian, terutama dalam konteks akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara yang efektif. ***