BOGOR.POJOKSATU.id - Presiden Prabowo Subianto berencana menyalurkan bantuan sepeda motor kepada penyuluh Keluarga Berencana dan Tim Pendamping Keluarga.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperlancar distribusi serta pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah memperkuat layanan gizi hingga ke tingkat paling bawah, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses transportasi.

Dengan dukungan kendaraan operasional, para pendamping diharapkan dapat menjangkau keluarga sasaran secara lebih cepat dan rutin.

“Motor ini diharapkan membantu petugas menjangkau masyarakat secara langsung, terutama di daerah yang sulit diakses,” demikian penjelasan yang disampaikan pemerintah terkait rencana tersebut.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih memunculkan beragam pandangan. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bantuan kendaraan memang dapat meningkatkan mobilitas petugas, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan layanan gizi.

“Motor bisa membantu dari sisi akses, tapi peningkatan layanan gizi juga sangat bergantung pada kualitas pendampingan, ketersediaan pangan bergizi, serta koordinasi antarinstansi,” ujar seorang pengamat kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, para pendamping keluarga menilai dukungan sarana transportasi merupakan kebutuhan nyata di lapangan.

Selama ini, keterbatasan kendaraan kerap menghambat kunjungan rutin ke keluarga sasaran, terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan.

“Kalau mobilitas kami lancar, pendampingan bisa lebih intens. Itu penting untuk memantau kondisi ibu hamil dan balita,” kata salah satu penyuluh KB.

Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar kebijakan ini disertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas.

Tanpa pengelolaan yang baik, bantuan motor dikhawatirkan tidak optimal atau bahkan tidak digunakan sesuai tujuan awal.

Secara keseluruhan, rencana bantuan motor dinilai berpotensi meningkatkan jangkauan layanan gizi ibu dan anak.

Tetapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada integrasi dengan program lain, kesiapan sumber daya manusia, serta konsistensi pendampingan di lapangan.***