BOGOR.POJOKSATU.id - Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami lonjakan sangat tajam pada tahun 2026. Berdasarkan data perencanaan anggaran pemerintah, alokasi MBG pada 2025 tercatat sebesar Rp71 triliun.
Sementara pada 2026 melonjak drastis menjadi Rp335 triliun. Kenaikan ini berarti anggaran MBG meningkat hampir empat kali lipat hanya dalam satu tahun.
Lonjakan anggaran tersebut menempatkan MBG sebagai salah satu program dengan pembiayaan terbesar dalam struktur belanja negara.
Pemerintah menilai program ini strategis karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Namun, di balik kenaikan fantastis itu, muncul kekhawatiran publik. Sejumlah kalangan menilai peningkatan anggaran MBG justru beriringan dengan tekanan terhadap sektor pendidikan.
Sorotan muncul karena anggaran pendidikan tidak mengalami peningkatan sebanding, bahkan dinilai tergerus untuk menutup kebutuhan pembiayaan program prioritas lainnya.
Kritik datang dari pengamat kebijakan dan praktisi pendidikan yang menilai sektor pendidikan nasional masih menghadapi banyak persoalan mendasar.
Mulai dari fasilitas sekolah yang belum merata, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kualitas pembelajaran yang masih tertinggal di sejumlah daerah. Dalam konteks ini, lonjakan anggaran MBG memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan prioritas belanja negara.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa MBG dan pendidikan seharusnya tidak dipertentangkan.
Program gizi dianggap sebagai penopang keberhasilan pendidikan, karena anak yang sehat dan tercukupi gizinya diyakini memiliki kemampuan belajar yang lebih baik.
Dengan demikian, MBG disebut sebagai investasi pendukung dunia pendidikan, bukan pengganti.
Meski demikian, tuntutan transparansi dan evaluasi tetap menguat. Publik meminta kejelasan mengenai dampak nyata program MBG, efektivitas penyaluran anggaran, serta jaminan bahwa sektor pendidikan tidak dikorbankan dalam jangka panjang.
Tanpa penguatan sistem pendidikan yang memadai, manfaat dari peningkatan gizi dikhawatirkan tidak akan optimal.
Kenaikan anggaran MBG dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun pada 2026 menandai perubahan besar arah kebijakan fiskal pemerintah.
Tantangan ke depan bukan hanya memastikan program gizi berjalan efektif, tetapi juga menjaga agar pendidikan tetap menjadi pilar utama pembangunan manusia Indonesia. ***
