BOGOR.POJOKSATU.id - Badan Gizi Nasional atau BGN menyebut penangguhan sementara Program Makan Bergizi Gratis atau MBG selama masa libur sekolah dapat menghemat pengeluaran negara hingga lebih dari Rp3 triliun.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari.
Menurutnya, penghentian sementara distribusi MBG selama libur sekolah bukan hanya dilakukan karena aktivitas belajar mengajar sedang berhenti.
Kebijakan tersebut juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola program agar pelaksanaan MBG ke depan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Agustina menjelaskan bahwa penangguhan sementara program MBG dilakukan selama periode libur sekolah. Dalam masa tersebut, kegiatan distribusi makanan bergizi kepada peserta didik tidak berjalan seperti hari sekolah biasa.
BGN menilai penghentian sementara ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Evaluasi tersebut mencakup tata kelola, mekanisme distribusi, kesiapan satuan pelayanan, hingga efisiensi penggunaan anggaran.
Dengan begitu, program MBG diharapkan tidak hanya berjalan dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki kualitas pelaksanaan yang lebih baik.
Saat ini, BGN mencatat terdapat 27.820 Satuan Pelayanan Gizi atau SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
SPPG menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Setiap SPPG menerima insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari.
Dengan jumlah SPPG yang mencapai puluhan ribu, biaya operasional harian program ini menjadi sangat besar.
Karena itu, penghentian sementara selama masa libur sekolah dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara.
Berdasarkan perhitungan BGN, penangguhan operasional SPPG selama 18 hari dapat menghemat lebih dari Rp3 triliun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia dan besaran insentif harian yang diberikan kepada masing-masing satuan pelayanan.
Dengan 27.820 SPPG dan insentif Rp6 juta per hari, penghentian operasional selama 18 hari diproyeksikan mampu menekan pengeluaran dalam jumlah besar.
Agustina menyatakan bahwa potensi penghematan dari insentif SPPG saja diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun. Angka tersebut belum termasuk kemungkinan efisiensi dari komponen operasional lainnya. ***



