BOGOR.POJOKSATU.id - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak penggunaan dana APBN dalam pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kini berbalik arah menjadi tekanan politik yang cukup besar.
Langkah yang semula dimaksudkan untuk melindungi keuangan negara justru membuat posisinya di kabinet dikabarkan terancam. Penolakan Purbaya dinilai memicu ketegangan di kalangan elit pemerintahan dan parlemen.
Ia disebut sedang menghadapi tekanan kuat dari berbagai pihak mulai dari anggota DPR, media, hingga sesama menteri yang menilai sikapnya tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, langkah Purbaya yang menolak pelibatan APBN dianggap menentang kepentingan sejumlah kelompok berpengaruh.
Termasuk yang berada di lingkaran Luhut Binsar Pandjaitan dan pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan Presiden Joko Widodo.
“Purbaya adalah sosok teknokrat yang idealis. Tapi dalam realitas politik, idealisme tanpa dukungan partai politik membuat posisinya sangat rentan,” ujar Amir.
Ia menambahkan, keputusan Purbaya untuk menolak penggunaan uang negara demi menutup utang proyek yang dianggap tidak produktif adalah langkah berani, namun sekaligus berisiko tinggi di tengah dinamika kekuasaan.
“Keputusan itu bisa dianggap tidak kompromis dan mengganggu kepentingan politik serta ekonomi kelompok tertentu. Karena itu, isu reshuffle yang muncul belakangan ini bukanlah hal yang mengejutkan,” katanya.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan maupun Istana mengenai kabar perombakan kabinet tersebut.
Purbaya sendiri disebut tetap teguh pada prinsipnya bahwa APBN tidak boleh digunakan untuk menutup pembengkakan biaya proyek yang tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat.
Sikapnya yang tegas membuat Purbaya mendapat banyak dukungan publik yang menilai ia sebagai pejabat yang berani menjaga integritas fiskal negara.
Namun, di sisi lain, langkah itu juga memperlihatkan betapa beratnya tantangan bagi seorang teknokrat yang berpegang teguh pada prinsip di tengah tarik-menarik kepentingan politik nasional. ***
