BOGOR.POJOKSATU.id - Pemerintah mulai menyesuaikan arah program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menyebut pemerintah telah menyepakati perubahan fokus penerima manfaat program tersebut.
Dalam skema terbaru, anak-anak dari keluarga mampu secara ekonomi tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.
Sebelumnya, program ini dirancang dengan pendekatan universal. Artinya, seluruh siswa dari berbagai latar belakang ekonomi berhak menerima makanan bergizi gratis di sekolah.
Namun, pendekatan tersebut kini mulai dikaji ulang karena kebutuhan anggaran yang sangat besar.
“Pemerintah telah menyetujui penyesuaian fokus program MBG. Anak-anak dari keluarga yang mampu secara finansial tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat,” kata Nanik.
Menurut Nanik, perubahan ini dilakukan agar anggaran negara dapat lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan skema yang lebih selektif, program MBG diharapkan tetap berjalan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
Kebijakan ini juga dinilai dapat membuat bantuan negara lebih adil, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin, rentan miskin, dan kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
“Yang paling penting adalah memastikan anak-anak yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan asupan gizi yang layak,” ujarnya.
Perubahan skema ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menggeser pendekatan MBG dari program menyeluruh menjadi program berbasis kebutuhan.
Langkah tersebut dapat membantu menekan pemborosan anggaran, sebab anak-anak dari keluarga berkecukupan dinilai masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi secara mandiri.
Namun, pemerintah juga perlu memastikan proses pendataan dilakukan secara akurat.
Jangan sampai perubahan ini justru menimbulkan masalah baru, seperti anak dari keluarga rentan tidak terdata atau keluarga mampu tetap masuk daftar penerima.
Menurut pandangan redaksi, kebijakan ini masuk akal jika tujuan utamanya adalah efisiensi anggaran dan keberpihakan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
“Negara memang perlu hadir lebih dulu untuk anak-anak yang paling rentan. Namun, kunci keberhasilan kebijakan ini ada pada data. Jika datanya lemah, program yang niatnya tepat sasaran bisa kembali salah sasaran.”
Karena itu, transparansi data penerima, mekanisme verifikasi di sekolah, serta pengawasan publik menjadi hal penting dalam penerapan skema baru MBG.
Jika dijalankan dengan baik, penyesuaian ini bisa membuat program MBG lebih efektif, lebih hemat, dan lebih berdampak bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi dari negara.***
