POJOKBOGOR.ID - Kabar mengenai peluang rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi sorotan.
Setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menerbitkan surat terbaru terkait kebutuhan ASN tahun anggaran 2026.
Surat bernomor B/1553/M.SM.01.00/2026 yang diterbitkan pada 12 Maret 2026 tersebut bersifat segera dan ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam surat tersebut, pemerintah meminta setiap instansi mulai menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan ASN yang dibutuhkan pada tahun 2026.
Hal ini sekaligus menjadi sinyal awal kemungkinan dibukanya rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2026.
MenPAN-RB Rini Widyantini berkata bahwa penyusunan kebutuhan ASN tersebut dilakukan berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang ASN dan aturan manajemen pegawai pemerintah.
Dikutip pojokbogor.id dari JPNN.com pada 13/3/2026.
“Merujuk penjelasan sebagaimana di atas, diharapkan PPK untuk menyampaikan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026,” ujar Rini dalam surat tersebut.
Instansi Diminta Ajukan Formasi Lewat eFormasi
Dalam surat tersebut, pemerintah meminta setiap instansi segera menyampaikan usulan kebutuhan ASN melalui aplikasi eFormasi.
Batas waktu pengajuan usulan tersebut ditetapkan paling lambat 31 Maret 2026.
Pengajuan dilakukan melalui tautan resmi sistem formasi ASN milik pemerintah.
“Diharapkan PPK untuk menyampaikan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026 pada aplikasi eformasi paling lambat tanggal 31 Maret 2026,” tegas Rini.
Rini juga menegaskan bahwa instansi yang tidak menyampaikan usulan hingga batas waktu yang ditentukan akan dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN pada tahun anggaran 2026.
Hal ini membuat seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah perlu segera menyusun peta kebutuhan pegawai mereka.
Prioritas ASN untuk Pendidikan dan Kesehatan
Dalam penyusunan kebutuhan ASN tersebut, pemerintah menetapkan beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan oleh setiap instansi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Minta THR ASN dan Bonus Ojol Dibayar Tepat Waktu Jelang Lebaran 2026
Salah satunya adalah penerapan prinsip zero growth, yaitu jumlah ASN baru pada dasarnya menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun.
Namun terdapat pengecualian untuk sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang masih membutuhkan banyak tenaga tambahan.
Selain itu, usulan jabatan ASN juga harus mempertimbangkan program prioritas nasional serta kebutuhan riil di masing-masing instansi.
Instansi juga diminta memperhatikan peta jabatan yang telah disusun sebelumnya.
Baca Juga: THR ASN Nunukan Segera Dibayar, Pemda Harap Dongkrak Ekonomi Jelang Lebaran
Serta jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun pada tahun 2026.
Dengan demikian, rekrutmen ASN nantinya diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pemerintah.
BKN Siap Menindaklanjuti
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti surat yang diterbitkan oleh MenPAN-RB tersebut.
Ia mengaku pihak BKN telah menerima surat tersebut meskipun sedikit terlambat.
“Kami sudah terima suratnya dan siap melaksanakannya,” kata Zudan.
Langkah ini menjadi bagian dari proses awal dalam penentuan kebutuhan formasi ASN yang nantinya akan digunakan sebagai dasar rekrutmen CPNS dan PPPK di tahun mendatang.
Baca Juga: THR ASN 2026 di Brebes Diproses, 4.000 Lebih PPPK Paruh Waktu Ikut Mendapatkan
Terbitnya surat terbaru dari MenPAN-RB menjadi sinyal awal persiapan rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2026.
Melalui surat tersebut, pemerintah meminta seluruh instansi pusat dan daerah segera menyusun serta mengajukan kebutuhan formasi ASN sebelum 31 Maret 2026 melalui sistem eFormasi.
Proses ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan yang akan dibuka dalam seleksi ASN mendatang.***
